Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai bahwa Mahkamah Agung (MA) tidak mendukung pemberantasan korupsi.

Adapun hal itu karena MA memotong hukum pidana untuk Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Semula sembilan tahun menjadi lima tahun penjara.

Alasan pemangkasan hukuman itu karena Edhy Prabowo dipandang telah bekerja dengan baik selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Alasan yang dicari-cari MA. Intinya MA permisif dengan prilaku koruptif. Dia dihukum karena kerjanya di institusi dengan cara-cara koruptif malah dianggap bekerja dengan baik," katanya kepada Tribunnews.com Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Pengurangan Hukuman Edhy Prabowo Ada Dissenting Opinion, Gazalba Saleh dan Sofyan Sitompul Setuju

Diwartakan sebelumnya ketua majelis Sofyan Sitompul dan anggota hakim Gazalba Saleh yang menyetujui hukuman Edhy Prabowo disunat.

Sementara, hakim anggota lainnya, Sinintha Sibarani, tidak menyetujui hukuman mantan politikus Partai Gerindra itu dipotong.

Berikut alasan Sinintha dinukil dari situs MA, Senin (13/2/2023):

Bahwa bertempat di Rumah Dinas Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) Jalan Widya Chandra V Nomor 26 Jakarta Selatan, saksi Suharjito menemui Terdakwa dan menyampaikan keinginannya untuk ikut melakukan budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Kemudian Terdakwa memperkenalkan saksi Suharjito dengan saksi Safri selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) dan mengatakan bahwa terkait pengurusan permohonan izin budidaya dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) agar berkoordinasi dengan saksi Safri. 

Selanjutnya saksi Suharjito menyerahkan surat permohonan izin budidaya dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT Dua Perkasa Pratama (PT DPPP) kepada saksi Safri di hadapan Terdakwa, di mana saksi Safri mengarahkan saksi Safri guna mengurus dokumen yang dibutuhkan terkait dengan izin tersebut;

Bahwa selanjutnya PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP), di mana saksi Suharjito agar berkoordinasi dengan saksi Dalendra Kardina di mana Saksi Suharjito selaku Pemilik sekaligus sebagai Direkturnya mengajukan izin budidaya dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) di Kementerian Kelautan dan perikanan Republik Indonesia (KP- RI), namun izin budidaya dan izin ekspor Benih Bening Lobster PT DPPP tidak kunjung diproses dan diterbitkan izinya.

Bahwa pada tanggai 12 juni 2020, saksi Suharjito memerintahkan Saksi Agus Kurniyawanto menanyakan perkembangan permohonan izin budidaya dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) karena perusahaan Iain sudah mendapatkan izin budidaya dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL), Selanjutnya bertempat di Kantor Kementerian Kelautan dan perikanan Republik Indonesia (KP-RI), saksi Agus Kurniyawanto dan saksi Ardi Wijaya menemui saksi Dian Sukmawan, dan dalam pertemuan tersebut saksi Agus Kurniyawanto dan saksi Ardi Wijaya menemui saksi Dian Sukmawan, dan dalam Pertemuan tersebut saksi Agus Kurniyawanto menanyakan alasan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) belum menerbitkan izin budidaya dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP), di mana saksi Dian Sukmawan menyarankan agar Saksi Agus Kurniyawanto dan saksi Ardi Wijaya menemui saksi Andreau Misanta Pribadi dan saksi Safri selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KP-RI) sekaligus Ketua dan Wakii Tim Uji Tuntas (Due Diligence) karena tanpa persetujuan (approve) dari saksi Andreau Misanta Pribadi dan saksi Safri maka izin tidak bisa keluar;

Bahwa Terdakwa dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada tanggal 23 Oktober 2019, sebelumnya menjabat sebagai Anggota DPR RI Periode Tahun 2009-2014, Periode Tahun 2014-2019 dan Periode Tahun 2019 sampai dengan dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada tanggal 23 Oktober 2019;

Bahwa Terdakwa memiliki staf khusus dan sekretaris pribadi yaitu Andreau Misanta Pribadi, Safri dan Amiril Mukminin;