Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan kesiapannya untuk mengawal mandat dari para kepala desa (kades) se-Jawa Timur (Jatim) untuk mewujudkan pembangunan dan kemajuan desa di seluruh Indonesia.

Menurutnya, alokasi dana desa (ADD) yang ada saat ini di kisaran Rp 1 miliar per desa per tahun, masih terlalu kecil untuk bisa memajukan pembangunan di desa.

Seharusnya, kata Cak Imin, pemerintah mengalokasikan dari APBN sebanyak Rp 5 miliar per desa per tahun.

”Sudah menjadi keyakinan saya sejak kecil kalau kita berhasil membangun desa maka berhasil pulalah pembangunan nasional. Saya kok yakin APBN kita masih cukup membiayai setahun Rp 5 miliar setiap desa," kata Cak Imin dalam keterangannya, Rabu (15/2/2023).

Cak Imin mengatakan semua aspirasi yang disampaikan para kades se-Jatim sudah dicatat dengan detail.

”Ini semua adalah mandat yang insyallah saya akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan mandat para kepala desa,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pembangunan yang paling efektif harus dimulai dari desa. Anggaran yang dialokasikan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

Baca juga: Ketum PKB Cak Imin Terima Mandat Capres dari Ratusan Kades se-Jawa Timur

Bahkan, Cak Imin sangat optimistis negara mampu mengalokasikan dana desa.

Dia mencatat ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa, yakni pertama, pemerintah desa harus mampu menggunakan alokasi anggaran desa secara akuntabel.

Kedua, pelaksanaan pembangunan desa harus mengedepankan partisipasi masyarakat. Ketiga, harus ada sistem kontrol yang berjalan secara efektif di desa.

"Selama 6 tahun Alokasi Dana Desa ini, para kepala desa mulai belajar dengan baik dan terlaksana dengan baik. Tiga syarat itu yang perlu dipersiapkan sehingga kalau benar saya diamanati memimpin republik ini, saya akan melaksanakan sepenuhnya aspirasi pembangunan yang berpusat dari desa," ucap Cak Imin.

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia (SDM) di desa mutlak diperlukan, selain peningkatan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada resources desa.

Aspirasi Kades

Lilik Sriyani, Kades Sendang Agung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa.

Beberapa persoalan tersebut di antaranya banyaknya kasus pernikahan dini sebagai dampak dari pergaulan bebas dan efek negatif media sosial.

Persoalan lainnya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan di desa.

”Perlu ada pemberdayaan perempuan yang selangkah lebih maju bagaimana perempuan bisa sebagai tulang punggung keluarga. Beri kami ruang agar bisa berkembang dan berinovasi membantu perekonomian keluarga," ungkapnya.

Tri Haryono, Kades Kali Pucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar menyampaikan agar pemerintah menambah jumlah dana desa.

”Terima kasih DPR telah memberikan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa. Mohon ini ditingkatan kembali agar kami bisa mewujudkan pembangunan di desa. Kalau desa bisa maju, bisa berkembang untuk Indonesia tercinta,” katanya.

Selain itu, dia juga berharap agar penggunaan dana desa bisa lebih fleksibel. Sebab, terlalu banyak peraturan yang menyulitkan kepala desa untuk bisa lebih kreatif dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan.

”Pemerintah pusat masih banyak mengatur. Mohon dilos untuk bangun desa sebab masing-masing desa ada kearifan lokal,” ucapnya.

Heru Sugiono, Kades Pangungsari, Kecamatan Durenen, Trenggalek, menyampaikan aspirasi agar pemerintah bisa selalu memperbaharui data kependudukan secara reguler. Sebab, kondisi warga selalu berubah.

"Data kemiskinan, misalnya, sudah lama nggak di-update padahal ada warga yang sudah meninggal, ada yang mulainya miskin tidak lagi miskin dan sebaliknya. Ini harus di-update tiga bulan sekali," tuturnya.

Heru juga mendoakan Cak Imin terpilih sebagai presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Mudah-mudahan 2024 terpilih sebagai presiden karena Bapak Muhaimin yang tahu soal desa," ungkapnya.

Lalu, Syafi'i, Kades Balongjeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri menyampaikan persoalan yang kerap dihadapi warganya, yakni kelangkaan pupuk.

"Problem pertanian warga adalah kelangkaan pupuk. Ini yang menjadi keluhan massal petani. Dulu 2014 masa awal Presiden Jokowi, pupuk ada lima jenis. Sekarang hanya dua, itupun kemasannya berkurang sehingga memaksa petani beli pupuk nonsubsidi yang harganya 4 sampai 5 kali lipat. Ini mengurangi hasil para petani," ungkapnya.

Ironisnya, dengan biaya pertanian yang melambung tinggi, ketika musim panen tiba, petani tidak bisa untung besar karena harga anjlok saat panen.

"Ini terjadi karena tidak ada regulasi yang mengatur dengan sungguh-sungguh," katanya.

"Saya mohon kepada Gus Muhaimin kalau menjadi presiden betul-betul memperjuangkan nasib petani dan saya doakan 2024 Gus Muhaimin Presiden dan PKB jaya," imbuhnya.