Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, LEBAK - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan sindiran keras kepada Partai Ummat yang bakal menggunakan politik identitas di Pemilu 2024.

Menurut Hasto, Partai Ummat merupakan contoh partai yang tidak taat asas dan tidak memahami ideologi bangsa, yakni Pancasila.

"Kalau kita melihat dari Undang-undang Partai Politik, seluruh partai politik wajib taat asas, memahami sejarah kemerdekaan kita, memahami ideologi bangsa, memahami Pancasila," kata Hasto saat ditemui di Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).

Lebih lanjut, Hasto juga menyebut bahwa Partai Ummat tak memahami aspek fundamental dalam UU Partai Politik dan sejarah pembentukan bangsa Indonesia.

Karena itu, Hasto mengatakan, bahwa rakyat harus menjadi wasit terbaik untuk tidak memiliki partai yang menggunakan politik identitas.

"Ketika ada partai yang kelahirannya sudah mengusung politik identitas dengan potensi yang memecah belah bangsa, ya rakyat yang akan jadi wasit terbaik," terang Hasto.

Baca juga: Dukung Anies Baswedan, NasDem Buka Pintu Partai Ummat Gabung Koalisi Perubahan

Selain itu, politisi asal Yogyakarta itu menilai rakyat Indonesia sudah dewasa dalam hal berpolitik.

Maka, dia meyakini parpol yang menggunakan politik identitas, tidak memiliki tempat di Indonesia.

"Kami yakini mereka yang kedepankan politik identitas tidak akan mendapatkan tempat di bumi Indonesia ini, yang sangat ber-bhineka tunggal ika ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas.

Baca juga: Partai Ummat Dukung Anies Baswedan dan Nyatakan sebagai Politik Identitas, Apa Tanggapan NasDem?

"Kita akan secara lantang mengatakan, 'ya, kami Partai Ummat dan kami adalah Politik Identitas'," kata Ridho pada pidato pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat ke-I di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

Ridho mengatakan politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, tanpa moralitas agama.

"Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik," ucapnya.

Karenanya, menantu Amien Rais ini menuturkan bahwa politik identitas adalah politik yang berpancasilais.

Baca juga: Anies Sambut Baik Dukungan Partai Ummat: Terimakasih

"Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya, justru politik identitas adalah politik yang pancasilais," ungkap Ridho.

Ridho mengungkapkan Partai Ummat akan membangun perjuangan dari masjid, sebagaimana Rasulullah Saw lakukan setelah hijrah.

"Bagi ummat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik," ucap dia.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa seharusnya yang dilarang di masjid adalah politik provokasi, bukan politik ide dan gagasan.

"Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan, tapi politik provokasi, keduanya sangat lah berbeda; yang seharusnya dilarang bukanlah politik persatuan, tapi politik segregasi, sekali lagi, keduanya sangat lah berbeda," imbuhnya.