TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengecam keras aksi penghentian ibadah secara paksa yang dilakukan terhadap Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD), Lampung, beberapa waktu lalu.

Sekretaris Umum PGI Jacklevyn F Manuputty sangat menyayangkan kasus-kasus seperti ini masih terjadi.

Jacklevyn menegaskan, dalam Rakornas Kepala Daerah 2023 di Sentul, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tajam mengkritisi pelarangan pembangunan rumah ibadah serta menegaskan konstitusi menjamin kebebasan beribadah dan beragama.

Penghentian jalannya peribadahan dengan paksa ini disebut Jacklevyn bertentangan dengan imbauan Jokowi. 

"Sekaligus mencederai amanat konstitusi yang menjamin kebebasan beribadah dan beragama," kata Jacklevyn dalam keterangannya, Senin (20/2/2023). 

PGI pun meminta tegas pemerintah dan aparat keamanan untuk tidak membiarkan kasus-kasus seperti ini berulang terus tanpa tindakan hukum yang tegas dan transparan. 

Sikap pembiaran negara ini, jika terus berlanjut, dinilai PGI akan berakibat pada pudarnya wibawa negara dan berkembangnya rasa tidak percaya. 

"Serta terakumulasinya gesekan di tingkat akar rumput yang kapan saja bisa disulut oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab menjadi konflik terbuka," tuturnya. 

Sebelum di media sosial sejumlah warga dinarasikan melarang umat Kristen beribadah di gereja. 

Aksi dugaan persekusi ini terjadi di Gereja Kristen Kemah Daud yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Anggrek, Rajabasa, Bandar Lampung.

Dalam video tampak terlihat seorang pria yang dikatakan ketua RT setempat memasuki lingkungan gereja dengan cara melompati pagar. Peristiwa itu disebut terjadi pada Minggu (19/2/2023).

Baca juga: Erupsi Gunung Api Karangetang, Puluhan Warga Dievakuasi ke Gereja GMIST Bukit Sion Dompase

Kemudian, pria yang mengenakan baju berwarna biru ini memaksa masuk gereja dan menghentikan aktivitas keagamaan dengan cara menaiki mimbar.