TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lima Aliansi dari Komunitas Masyarakat Arus Depan Pancasila (Komrad Pancasila), Jaringan Intelektual Hukum Nasional, Barisan Rakyat 1 Juni, Barisan Rakyat Indonesia dan Langkah Juang Rakyat Indonesia curigai ribuan pegawai Kemenkeu yang belum serahkan LHKPN ada  yang memiliki kekayaan di luar kewajaran.

Adapun sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi mengultimatum 13.800 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera melaporkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Kenapa setelah kejadian ini mereka baru ramai-ramai untuk melaporkan. Sebelum-sebelumnya wajib melaporkan kekayaan sebagai pejabat negara itu adalah kewajiban Undang-Undang jangan gara-gara kasus ini baru pada sibuk mau melaporkan," kata perwakilan Komrad Pancasila Antony Yudha di Jakarta, Senin (27/2/2023).

Kemudian Antony juga mempertanyakan Dirjen Pajak tidak mengingatkan ribuan pegawainya.

"Dirjen Pajak kemana saja nggak mengingatkan 13.000-an ini bukan angka main-main dan rata-rata yang harus Melaporkan kekayaan itu sekelas pejabat," kata Antony.

"Jangan-jangan gara-gara kemarin bapaknya Dandy ketahuan punya Rubicon punya Harley dan daftar kekayaannya di luar dari kewajaran mereka pada ketakutan semua yang 13.000 ini," sambungnya.

Antony melanjutkan mungkin juga ada yang lebih besar hartanya dibandingkan dengan Rafael Alun Trisambodo mencapai Rp 56.104.350.289 sekelas pejabat pajak eselon III.

"Mungkin juga ada yang lebih dari bapaknya Dandy nah itu yang harus kita kejar asal usulnya mengapa mereka tidak mau melaporkan jauh-jauh hari pada kewajiban Undang-Undang," jelasnya.

Menurut Antony persoalan pajak ini adalah kewajiban sebagai warga negara. Tetapi telah dicedarai dengan bobroknya gaya hidup para pejabatnya yang justru membuat kemirisan di hati masyarakat

"Artinya hal yang normal ketika kita sudah menyisihkan penghasilan untuk bayar pajak, mempertanyakan apa benar digunakan untuk pembangunan negara atau pembangunan dari keluarga dari keluarga pejabat masing-masing," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengklarifikasi seluruh harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo pada Rabu (1/3/2023) lusa.

Lembaga antirasuah itu meminta Rafael untuk membawa semua bukti kepemilikan aset yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Ya, saya kira semua bukti atas kepemilikan harta yang didaftarkan di LHKPN itu harus disertakan," kata Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2023).

Ipi mengatakan KPK belum bisa memastikan kehadiran Rafael pada Rabu lusa. Ia hanya bisa memastikan bahwa surat panggilan telah diterima Rafael.