TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Untuk pertama kalinya, bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan bicara soal rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Nusantara (Kalimantan Timur).

Anies mengatakan akan melanjutkan program pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur jika dilantik menjadi presiden RI.

Sebab, menurut dia, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

"IKN sudah jadi UU. Dan kita semua ketika dilantik tugas apapun sumpahnya melaksanakan UU," kata Anies di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: Kemenhub Siapkan Konsep Pembangunan Angkutan Kereta Api di IKN

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut, pemindahan ibu kota kini sudah bukan sebuah gagasan, melainkan aturan yang harus dijalankan setiap presiden.

"Saat itu masih gagasan. Sehingga kita masih bicara pro dan kontra. Kalau ini UU, siapa pun harus laksanakan UU," ujarnya.

Terkait kemungkinan dirinya akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan pemindahan ibu kota bila terpilih menjadi Kepala Negara, Anies menyatakan pada fase ini akan tetap mematuhi aturan yang berlaku.

"Pada fase ini kita laksanakan undang-undangnya," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bukanlah gagasannya melainkan ide Presiden RI ke-1, Soekarno.

Jokowi menuturkan sejak 1960-an Bung Karno sudah berencana memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan.

"Yang perlu saya ingatkan, bahwa kita pindah ke IKN Nusantara ini juga bukan gagasan saya. Endak, ini sudah sejak Bung Karno," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu (22/2/2023).

"Tahun 1960, Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota (dari) Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya," lanjutnya.

Jokowi mengatakan alasan utama pemerintah akhirnya memutuskan memindahkan ibu kota adalah untuk pemerataan.

Selain itu, Presiden menilai pulau Jawa sudah terlalu padat sehingga menurutnya Indonesia memerlukan pemerataan pembangunan.

"Tidak Jawa sentris tapi Indonesia sentris," tuturnya.