TRIBUNNEWS.COM - Konsultan pajak sekaligus berperan sebagai nominee atau kuasa dari Rafael Alun Trisambodo diduga adalah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Meski demikian, belum diketahui apa posisi nominee Alun itu saat masih berdinas di Kemenkeu. 

Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut, Rafael Alun, menggunakan jasa konsultan pajak tersebut sebagai nominee untuk menyamarkan harta kekayaannya. 

Nominee merupakan modus yang biasa dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Nominee bekerja untuk menyamarkan uang yang diduga hasil tindak pidana.

"Berdasarkan data yang ada, kami menduga ada mantan pegawai pajak yang bekerja pada konsultan tersebut," kata ketua PPATK Ivan Yustiavandana, Senin (6/3/2023). 

Baca juga: PBB Rumah Mewah Rafael Alun di Manado Hanya Rp 300.000, Bapenda Langsung Bergerak

Ivan juga menuturkan, konsultan pajak Rafael Alun itu diduga telah kabur ke luar negeri. 

"Ya kami mendengar pengaduan masyarakat mengenai hal tersebut," kata Ketua PPATK Ivan Yustiavandana melalui keterangan tertulis, Senin (6/3/2023).

Sebelumnya, PPATK diketahui telah memblokir rekening konsultan pajak Rafael Alun tersebut. 

PPATK menyebut, uang di rekening yang diblokir itu berjumlah cukup besar. 

Tak hanya itu, PPATK juga turut memblokir sejumlah rekening yang disinyalir berkaitan dengan Rafael Alun. 

"Ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee RAT (Rafael Alun Trisambodo) serta beberapa pihak terkait lainnya," kata Ivan, Jumat (3/3/2023).

Pemblokiran dilakukan karena diduga ada peran pelaku TPPU profesional atau professional money launderers di balik harta janggal milik Rafael Alun. 

"Kita mensinyalir ada PML (Professional Money Launderer) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT," kata Ivan.