Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyebutkan bahwa menyelesaikan polemik Depo BBM Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara butuh kajian yang mendalam.

Adapun kajian itu sebelum menentukan langkah selanjutnya merelokasi warga Tanah Merah di sekitar Depo BBM Pertamina, Plumpang atau depo tersebut yang akan dipindahkan.

"Apakah Depo yang akan kita relokasi atau masyarakat di buffer zone yang kita relokasi. Ini tentunya harus ada kejadian mendalam antara Pertamina, Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat," kata Andre Rosiade kepada Tribunnews.com, Senin (6/3/2023).

Menurut Andre kalau Depo Plumpang yang dipindah ia mengusulkan untuk dipindah ke Pelabuhan Tanjung Priok yang baru.

Baca juga: Komisi VII DPR Tunggu Hasil Penyelidikan Kepolisian dan Audit Investigatif Depo Pertamina Plumpang

Kemudian dikatakannya juga bahwa Komisi VI DPR RI berencana panggil Menteri BUMN dan Pertamina untuk bahas evaluasi dan investigasi terkait Depo Plumpang Pertamina yang terbakar Jumat (3/3/2023) malam.

Rencana tersebut menunggu berakhirnya masa reses pada 13 Maret mendatang.

"Kita memang akan merencanakan memanggil Menteri BUMN dan juga Pertamina untuk membahas soal evaluasi dan investigasi terhadap kebakaran Depo Plumpang Pertamina," tegasnya.

Selain Komisi VI DPR, Komisi VII DPR juga tunggu hasil penyelidikan kepolisian dan audit investigatif Pertamina terkait terbakarnya Depo BBM Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023).

Adapun hal itu untuk memutuskan merelokasi warga Tanah Merah di sekitar Depo BBM Pertamina, Plumpang atau depo tersebut yang akan dipindahkan.

"Lebih baik kita tunggu dulu hasil penyelidikan oleh pihak kepolisian termasuk juga audit investigatif yang dilakukan oleh Pertamina," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno kepada Tribunnews.com, Senin (6/3/2203) malam.

Menurut Eddy nantinya dari hasil investigasi kepolisian dan Pertamina baru bisa ditentukan langkah selanjutnya.

"Audit tersebut agar kita bisa mengetahui dampak dari relokasi baik itu relokasi warga memperoleh lokasi dari fasilitas depo tersebut," jelasnya.

Menurut Eddy Komisi VII DPR menunggu hasil investigasi itu untuk mengetahui penyebabnya apa sampai terjadi kecelakaan.

"Kemudian bagaimana penanganan berikutnya apakah buffer zone terlalu dekat dan lain-lain. Pokoknya kita sebaiknya melihat dulu hasil investigasi itu untuk menentukan dan memutuskan langkah selanjutnya apa yang sebaiknya dilakukan," tegasnya.