TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut tak ingin mengekor keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait sistem Pemilu proporsional tertutup.

Ketua DPP PSI, Furqon Amini mengatakan, meski selama ini partainya itu kerap dianggap sebagai 'adik' dari partai besutan Megawati Soekarnoputri itu namun dalam hal proporsional tertutup pihaknya mempunyai sikap tersendiri.

"Tentu banyak inspirasi yang bisa kami pelajari dan kami serap (dari PDIP), namun dalam hal ini sikap yang tegas kami tidak semata-mata mengekor," jelas Furqon kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/3/2023).

Kendati demikian sebagai partai junior, Furqon mengaku tetap menghormati apa yang menjadi keputusan partai berlogo moncong banteng tersebut.

Namun ketika berbicara mengenai pemilu proporsional tertutup, ia menegaskan PSI tetap ingin sistem pemilu itu dilaksanakan dengan mekanisme proporsional terbuka demi kelangsungan proses demokrasi di masyarakat.

"Jadi apa yang kami lakukan ini bagian dari demokratisasi pemilu apa yang dimaksud dengan demokratisasi pemilu kami ingin memastikan pemilu tetap terbuka transparan," ujarnya.

Lanjut Furqon bahkan sejak awal pembentukan partai pihaknya selalu mengusung calon-calon legislator jauh-jauh hari agar rakyat bisa mengakses siapa saja yang menjadi wakilnya di parlemen nantinya.

Dijelaskannya, oleh sebab itu pada intinya politik ada keterbukaan ruang bagi rakyat agar bisa mengakses dan bisa berpartisipasi dalam agenda politik kebangsaan.

"Semakin ruang itu dibuka maka semakin demokratis, tetapi semakin ruang itu dibatasi maka demokrasi semakin terancam hak-hak rakyat," pungkasnya.

Berpotensi Munculkan Boneka Elite

Wacana sistem Pemilu proporsional tertutup dianggap memberi karpet merah untuk segelintir elite partai politik dalam mencalonkan legislator tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat.

Ketua DPP PSI Furqon Amini mengatakan, bahwa sistem proporsional tertutup juga berpotensi memunculkan boneka-boneka elite parpol untuk melancarkan kepentingan sepihak.

"Boneka-boneka yang tentunya akan menjadi ruang yang malah menguntungkan elite politik," kata Furqon kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023).

Lanjut Furqon, pihaknya yang secara tegas menolak sistem tersebut, menyebut bahwa dengan adanya proporsional tertutup itu nantinya akan menutup hak koreksi rakyat terhadap para legislator tersebut.