TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo dipastikan tidak akan mendapatkan uang pensiun setelah dirinya dipecat dari jabatannya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan.

Hukuman pemecatan terhadap Rafael diputuskan setelah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan melakukan audit dan menemukan ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh mantan pegawai DJP itu.

"Rekomendasi dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) ini kan pelanggaran
dan kategori pelanggaran disiplin berat. Konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat
(uang) pensiun," kata Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi dalam konferensi
pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Kasus Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto Jadi Momen Kemenkeu untuk Bersih-bersih

Setelah memutuskan memecat Rafael, Heru menegaskan proses selanjutnya adalah
administrasi kepegawaian, di mana sudah dilakukan pemanggilan kepada Rafael Alun
untuk dilakukan pemeriksaan administratif.

"Surat sudah dilayangkan dari Pak Suryo (Dirjen Pajak), dan kami lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP Nomor 94 Tahun 2021," ungkap Heru.

Sementara itu Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh menegaskan pemecatan Rafael
dari statusnya sebagai ASN sudah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Awan mengatakan pihaknya sudah melakukan audit investigasi terhadap asal-usul kekayaan Rafael dan terbukti ada pelanggaran berat.

Dari audit investigasi itu ada tiga temuan utama hasil penelusuran timnya terkait harta kekayaaan Rafael yang belum dilaporkan.

Pertama, ada usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan.

Kedua, Rafael tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan.

"Dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta kekayaan yang belum didukung oleh bukti otentik kepemilikan. Terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Kedua tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan
bangunan," kata Awan.

Ketiga, kata Awan, sebagian aset Rafael terbukti diatasnamakan pihak terafiliasi yakni
orang tua, kakak, adik, hingga teman Rafael.

"Tidak sepenuhnya melaporkan harta uang tunai dan bangunan, sebagian aset di atas namakan pihak terafiliasi, seperti orang tua, kakak, adik, teman, seperti itu," ujar Awan.

Selain itu tim investigasi dugaan fraud Itjen Kemenkeu juga menemukan empat temuan.

Pertama, Rafael tidak menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan,
dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar, tidak patuh dalam pelaporan dan
pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuaiasas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN.

"Benar, tidak patuh dalam membayar pajak, bergaya hidup tidak sesuai asas kepatuhan ASN," ujarnya.

Kedua, Rafael juga tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Rafael terbukti menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait jabatannya.

Keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya.

"Hasilnya, ada upaya RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya," kata Awan.

Dengan kondisi ini, Itjen Kemenkeu merekomendasikan Rafael agar dipecat sebagai
PNS.

Sebelumnya, Rafael hanya dicopot dari jabatannya sebagai eselon III Kemenkeu.

"Dari hasil atau temuan bukti dalam hasil investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen
merekomendasikan untuk memecat RA. Usulannya sudah disampaikan dan Bu Menteri
(Sri Mulyani) sudah menyetujui. Proses selanjutnya akan diselesaikan Pak Sekjen,"
tegas Awan.

Sementara terkait Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang kerap
memamerkan kekayaannya di media sosial, Awan mengatakan Eko telah mengakui
tidak melaporkan kekayaan sepenuhnya.

Maka dari itu, Eko dicopot dari jabatannya.

"DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) telah melakukan klarifikasi kepada yang
bersangkutan dengan hasil yang bersangkutan mengakui tidak melaporkan sepenuhnya
harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut ED (Eko Darmanto) dicopot dari
jabatannya," ujar Awan.

Rafael Alun Trisambodo belakangan menjadi sorotan masyarakat usai terbelit dua
masalah.

Pertama, terkait penganiayaan keji yang dilakukan oleh anaknya bernama
Mario Dandy Satrio terhadap putra petinggi GP Ansor, Cristalino David Ozora
Latumahina.

Akibat penganiayaan tersebut, David harus dirawat di ruang ICU karena tak
sadarkan diri sampai beberapa hari.

Kedua, Rafael juga disorot menyusul gaya hidup mewah yang dipamerkan anaknya.
Buntutnya, Kemenkeu dan KPK menyelidiki asal kekayaan Rafael yang tercatat Rp56
miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). (tribun
network/riz/tis/dod)