Politik Identitas Partai Ummat, PKB Tak Masalah Asal Tidak Untuk Memecah Belah Persaudaraan
Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan, politik identitas tak masalah jika tidak digunakan untuk memecah belah persaudaraan.
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat bicara soal politik identitas.
Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan, politik identitas tak masalah jika tidak digunakan untuk memecah belah persaudaraan.
Lanjutnya, politik identitas adalah hal yang baik selama menjadi kekuatan kebangsaan yang menyatukan.
"Ya politik identitas itu tidak masalah selama politik identitas menjadi kekuatan kebangsaan yang menyatukan, yang memperkuat persaudaraan. Bukan dipergunakan untuk merusak atau memecahbelah," kata Daniel, kepada Tribunnews.com, Jumat (10/3/2023).
Sementara itu, saat disinggung perihal Partai Ummat yang mendeklarasikan mendukung politik identitas.
Daniel mengatakan, semua tergantung bagaimana Partai Ummat mempergunakan politik identitas itu.
Jelasnya, jika suatu partai justru menggunakan politik identitas untuk menghancurkan persatuan berarti partai tersebut telah melanggar konstitusi.
Bahkan, menurutnya, konstitusi menyatakan pihak tersebut sebagai musuh negara.
"Ya tergantung. Kalau suatu partai atau suatu kelompok menggunakan politik identitas untuk merusak negara, untuk merusak bangsa, untuk memecahbelah masyarakat, untuk menghancurkan persatuan kebhinekaan kita. Ya berarti dia sudah menjadi bagian yang melanggar konstitusi," katanya.
"Bagian yang dalam bahasa konstitusi disebut musuh negara."
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas.
"Kita akan secara lantang mengatakan, 'ya, kami Partai Ummat dan kami adalah Politik Identitas'," kata Ridho pada pidato pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat ke-I di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).
Ridho mengatakan politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, tanpa moralitas agama.
"Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik," ucapnya.