TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum kasasi yang diajukan Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengapresiasi putusan majelis kasasi MA terhadap terdakwa kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021 dimaksud.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya segera melaksanakan eksekusi terhadap Ade Yasin.

"Kami akan segera eksekusi putusan tersebut karena telah berkekuatan hukum tetap," kata Ali, Sabtu (11/3/2023).

Dengan ditolaknya kasasi Ade Yasin ini, menurut Ali, membuktikan bahwa operasi senyap yang dilakukan oleh KPK murni sebagai upaya penegakan hukum dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Hal itu sekaligus menepis tudingan adanya kriminalisasi atau unsur politis dalam penangkapan Ade Yasin dan anak buahnya pada April 2022. 

"Putusan tersebut kembali menegaskan bahwa sama sekali tidak ada unsur politis dan kriminalisasi terhadap penanganan perkara oleh KPK," kata Ali.

Dalam kasus tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada 23 September 2022 menjatuhkan vonis terhadap Ade Yasin 4 tahun penjara, denda 100 juta, dan pencabutan hak politik. 

Vonis itu jauh lebih berat ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut Ade Yasin 3 tahun penjara.

Atas putusan itu, Ade Yasin pun melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang teregister pada 27 Oktober 2022. 

Pada putusan banding 15 November 2022, Pengadilan Tinggi Bandung yang diketuai oleh Hidayatul Manan dan hakim anggota Nur Aslam Bustaman dan Berlilik Srihartarti memutuskan untuk memperkuat vonis atau putusan pengadilan Tipikor nomor 71/PID.Sus-TPK/2022/PN.BDG.