Sambangi Markas PPP, Yusril Diutus PDIP Lobi Untuk Dukung Pemilu Proporsional Tertutup?
Yusril Ihza Mahendra buka suara soal kunjungannya ke markas PPP diutus PDIP untuk melobi agar mendukung pemilu dengan proporsional tertutup.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra buka suara soal kunjungannya ke markas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diutus PDIP untuk melobi agar mendukung pemilu dengan proporsional tertutup.
Adapun Yusril melakukan pertemuan tertutup dengan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan sejumlah elite PPP di Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (13/3/2023).
Menurutnya, gugatan pemilu proporsional tertutup yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) bukan soal dukung mendukung.
Seluruh parpol juga sudah menyampaikan sikapnya terkait hal tersebut.
"Sebenarnya ini udah bukan bicara dukung-mendukung, ini kan sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi, jadi argumentasi partai-partai di DPR yang setuju sistem terbuka itu sudah disampaikan. Begitu juga PBB yang menyampaikan sistem proporsional tertutup juga sudah disampaikan," ujar Yusril di Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (13/3/2023).
Baca juga: Pemilu Proporsional Tertutup Dinilai Hanya Untungkan PDIP dan PKS
Menurutnya, persoalan pemilu dengan proporsional terbuka atau tertutup hanya tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
"Nah sekarang masih menunggu apa keputusan dari MK, jadi gak bisa mengajak siapa-siapa lagi. Jadi apapun putusan MK nanti harus kita patuhi bersama dan memang kita concern dengan waktu ya," ungkapnya.
Dijelaskan Yusril, pendaftaran calon legislatif (caleg) bakal berlangsung sejak 1 Mei 2023. Keputusan ini bakal berpengaruh dengan nasib caleg di Pemilu 2024.
Baca juga: PPP DKI Jakarta Siap Jika Pemilu Gunakan Sistem Proporsional Tertutup
"Kalau MK memutuskan bulan April, maka pendaftaran caleg itu 1 Mei sudah dimulai, itu bagaimana implementasinya di lapangan, itu juga tergantung bagaimana persiapan KUP sendiri dan persiapan partai itu sendiri dalam menyusun apakah proprosional terbuka atau tertutup," katanya.
8 Partai Politik Menolak
Sebanyak delapan partai politik (parpol) di Indonesia sepakat untuk menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup, Minggu (8/1/2023).
Keputusan tersebut, disampaikan setelah elite partai politik mengadakan pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu ini.
Adapun para elite parpol yang hadir, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAM Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Baca juga: PPP Ingin Ada Partai Politik Lain Bergabung dengan KIB