TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyentil pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) soal fakta 1 juta orang terkena imbas gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

AHY mempertanyakan cara pemerintah untuk mengatasi gelombang PHK tersebut.

Apalagi, kini ditambah adanya 8,4 juta orang yang masih menjadi pengangguran.

"Bagaimana (pemerintah) mengatasi gelombang PHK yang mencapai angka 1 juta orang dan pengangguran yang menyampai angka 8,4 juta orang?," ujar AHY dalam pidato kebangsaan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

AHY menuturkan bahwa harus ada kebijakan fiskal yang tepat dengan mengalokasikan dana APBN untuk membuka lapangan kerja. Termasuk, alokasi anggaran untuk mencegah adanya PHK.

"Harus ada fiskal yang tepat, alokasi APBN bisa dialihkan untuk job security. Mencegah terjadinya PHK dan juga job relation guna membuka lapangan pekerjaan yang baru," jelasnya.

"Perlu bagi kita untuk mengalokasikan anggaran untuk membantu rakyat yang hidupnya dalam kesulitan terutamanya meningkatkan daya beli, kesehatan dan pendidikan," sambungnya.

Karena itu, AHY meminta pemerintah untuk bijaksana dalam menentukan program lapangan pekerja sebagai prioritas. Khususnya, alokasi keuangan harus dilakukan secara akuntabel.

Baca juga: GoTo Kembali PHK 600 Karyawan, Bagaimana Prospek Sahamnya? Ini Kata Analis

"Akuntabel juga harus sesuai dengan kontitusi dan aturan yang berlaku sehingga kebijakan fiskal ini dapat dipertanggungjawabkan," tukasnya.