TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyoroti fenomena pejabat yang terjerat kasus korupsi.

Dalam Seminar Nasional Dies Natalis ke-67 IPDN secara virtual, Selasa (14/3/2023), Heddy Lugito menyebut mekanisme Pemilu saat ini belum berhasil melahirkan pemimpin yang bersih.

“Rupanya Pemilu kita juga belum sepenuhnya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bersih,” ucap Heddy.

“Faktanya pejabat-pejabat produk pemilu masih banyak yang terjerat kasus korupsi,” lanjut dia.

Ia lantas menyinggung data yang dirilis Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2021.

Data tersebut mencatat ada sebanyak 589 Anggota DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota tersandung perkara korupsi.

Masih pada tahun yang sama, sebanyak 429 kepala daerah yang dipilih melalui Piliada tersandung perkara rasuah.

Tak hanya itu, Heddy juga menyebut bahwa hingga saat ini banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum nentral terkait Pemilu.

Ini, kata Heddy, berdasarkan data dari Komisi ASN.

“Saya ingin menyampaikan data bahwa birokrasi kita ASN kita belim sepenuhnya netral.”

“Karena ditemukan data, ini dari komisi ASN ya, masih ada motif-motif ASN untuk melakukan pelanggaran saat Pilkada,” kata Heddy.

Lebih jauh ia tak menyangkal jika penuturannya ini membuat publik heran. 

Terlebih statusnya yang sebagai Ketua DKPP, namun justru menyoroti negatif menyimpang para pejabat.

Baca juga: KPK Kembali Periksa Anggota DPRD DKI M Taufik Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Pulo Gebang

Heddy menyebut ini bertujuan sebagai pengingat agar masyarakat lebih jeli dalam memilih calon pemimpin.

Sekaligus pula agar Pemilu mendatang dapat berjalan demokratis dan pemimpij yang dipilih bisa mewakili suara rakyat.

“Ini Ketua DKPP kok justru kaya jadi pengamat ya menyoroti hal negarif. Saya sekadar mengingatkan bahwa Pemilu harus berjalan demokratis bila kita menginginkan pemimpin kita yang bisa membawa aspirasi masyarakat,” tuturnya.