Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim konstitusi Anwar Usman dan Arief Hidayat terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2023-2028.

Usai terpilih kedua hakim ini mengaku siap dalam menjalani jabatan lima tahu ke depan.

Terlebih lagi dalam kurun waktu kurang dari setahun akan menghadapi masa Pemilu 2024.

Pihaknya mengaku siap untuk menyambut momen lima tahunan ini.

"Catatan atau kritis atau yang pahit sekalipun, bagi kami berdua jadi obat untuk membawa MK ke depan, lebih-lebih lagi untuk menghadapi pemilu serentak 2024," kata Anwar Usman kepada awak media usai dilantik.

Baca juga: Terpilih Jadi Ketua-Wakil Ketua MK, Anwar Usman dan Saldi Isra Ungkap Harapannya

Hal senada juga disampaikan Saldi Isra dalam kesempatan yang sama.

Ia mengatakan seluruh hamim konstitusi membawa MK lebih baik ke depannya.

Terlebih, pihaknya harus solid dalam menghadapi ragam hal dan konflik menjelang dan selama Pemilu 2024 berlangsung.

"Sembilan hakim konstitusi, kami sudah berdiskusi dari hati ke hati ketika proses-proses awal bahwa kita ke depan harus bekerja memulihkan kepercayaan publik kepada MK," ujarnya.

Baca juga: Terpilih Jadi Ketua dan Wakil Ketua MK 2023, Anwar Usman-Saldi Isra Disumpah Jabatan Senin 20 Maret

"Karena 2024 akan menghadapi agenda nasional, sengketa pemilu baik pemilihan presiden, pemiluhan legislatif dan akan pemiluhan kepala daerah juga, soliditas di internal itu menjadi sesuatu yang akan kami jaga ke depan," katanya.

Hakim konstitusi Anwar Usman resmi terpilih menjadi Ketua MK.

Anwar Usman menjadi Ketua MK masa jabatan 2023-2028 didampingi hakim konstitusi Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK masa jabatan 2023-2028.

Baca juga: Dua Kali Imbang, Pemungutan Suara Pemilihan Ketua MK 2023-2028 Masuk Putaran Ketiga

Anwar Usman menang lima suara melawan Arief Hidayat yang memperoleh empat suara.

Sebelumnya, Anwar dan Arief harus melalui dua putaran dengan perolehan suara seri.

Masing-masing memperoleh empat suara sedangkan satu surat suara dianggap tidak sah karena melingkari dua nama calon Ketua MK.