Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina Persero Nicke Widyawati menyatakan, sejatinya Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, tidak akan dipindahkan setelah insiden kebakaran pada Jumat (3/3/2023) lalu.

Keterangan itu disampaikan Nicke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI.

"Kita tidak mungkin menutup atau memindahkan (Depo Pertamina) Plumpang," kata Nicke dalam rapat, Kamis (16/3/2023).

Nicke menjelaskan Depo Pertamina Plumpang merupakan terminal bahan bakar minyak (BBM) yang mengcover belasan Kabupaten/Kota.

Tak hanya BBM, Depo Pertamina Plumpang juga turut menyuplai kebutuhan Gas LPG di puluhan Kabupaten/Kota.

Jumlah tersebut diperkirakan sekitar 15 persen dari stok secara nasional.

Baca juga: Penanganan Pertamina dalam Insiden Depo Plumpang Diapresiasi Anggota Komisi VII DPR

"Karena Plumpang ini merupakan kalau dilihat dari coverage-nya itu 15 persen dari stok nasional yang menyuplai tadi 19 Kota Kabupaten untuk BBM, dan 22 Kota Kabupaten untuk LPG, jadi tidak bisa ditutup begitu saja kalau tutup Ini masalahnya menjadi luar biasa," kata dia.

Lebih lanjut, Nicke juga menyebut, PT Pertamina telah merencanakan membangun terminal tambahan.

Bahkan rencana itu sudah pernah dibahas dalam rapat bersama DPR pula.

Baca juga: Dirut Pertamina Ungkap Korban Meninggal Kebakaran Depo Plumpang Bertambah Jadi 25 Orang

Adapun terminal tersebut kata dia, berada di Kecamatan Kalibaru dengan sebutan multiple purpose.

"Pernah beberapa kali juga kita bahas di ruangan ini mengenai transisi energi, maka Pertamina sejak 3 tahun lalu itu sudah merencanakan untuk membangun Terminal tambahan yang kita sebut multiple purpose trminal di Kalibaru," kata dia.

"Kami mulai merencakan dengan Pelindo untuk membangun terminal di Kalibaru itu ada di 32 hektar yang kita rencanakan untuk membangun green multipurpose terminal ini," tukasnya.

Jelaskan Historis Depo Plumpang

Nicke Widyawati pun mengungkapkan histori atau sejarah kepemilikan Depo Plumpang, Jakarta Utara.

Nicke mengatakan, saat itu pihak Pertamina melakukan pembebasan lahan pada tahun 1971.

Saat itu, pembebasan lahan dibeli dari PT Mastraco seluas 153 hektare, yang kemudian sekitar 72 hektare dibangun untuk terminal Pertamina.

Setelah itu mulai dilakukan pembangunan hingga beroperasi pada tahun 1974.

Baca juga: Tegas, Bos Pertamina Sebut Buffer Zone di Depo Plumpang Harus Segera Dibenahi

Sementara lahan kosong sekitar Depo Plumpang sekitar 82 hektare.

"Kita bisa lihat bahwa sebelumnya memang hamparan tanah seluas 153 hektare, yang dikotak kuning itu adalah area terminal dengan luas sekitar 72 hektare dan sisanya lahan kosong sekitar 82 hektare," kata Nicke di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta.

Nicke menuturkan pada tahun 1976 Mendagri mengeluarkan penetapan area itu diperuntukan untuk pembangunan instalasi minyak.

Seiring berjalannya waktu, Nicke menyebut mulai bermunculan permukiman warga pada tahun 1987.

"Jadi secara kronologis dari kepemilikan atas tanah ini sendiri ini dilakukan pembelian di tahun 1971 dari PT Mastraco seluas 153 hektare dan tahun 1976 Mendagri mengeluarkan penetapan area itu adalah dipermtukan untuk instalasi minyak," ujarnya.

"Dan kalau kita lihat kondisi sekarang 2023 sudah sangat padat di mana di pagar pembatas di situ sudah nempel penghuni warga," pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Depo Pertamina Plumpang mengalami kebakaran, pada Jumat (3/32023) malam lalu.

Akibat peristiwa tersebut 25 orang meninggal dunia.