Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PDIP Jawab Kritik AHY soal Utang Pemerintah Terus Bertambah: Zaman Pak Jokowi Tak Ada yang Mangkrak

Junimart Girsang respons kritik AHY soal utang pemerintah yang bertambah, dia minta AHY melihat pembangunan pemerintah tak ada yang mangkrak.

Penulis: Reza Deni
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in PDIP Jawab Kritik AHY soal Utang Pemerintah Terus Bertambah: Zaman Pak Jokowi Tak Ada yang Mangkrak
YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi saat meresmikan TPST Kesiman Kertalanggu di Denpasar, Bali pada Senin (13/3/2023). Junimart Girsang respons kritik AHY soal utang pemerintah yang bertambah, dia minta AHY melihat pembangunan pemerintah Jokowi tak ada yang mangkrak. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, menyoroti kritik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal utang pemerintah yang bertambah. 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu meminta agar AHY melihat pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah

"Jadi jangan utang bertambah sedikit, tetapi enggak ada pembangunan, selama ini bagaimana? Banyak mangkrak tuh. Zaman Pak Jokowi sekarang yang mangkrak-mangkrak hidup tuh, diberdayakan semuanya," kata Junimart kepada wartawan, Kamis (16/3/2023)

Dia mengatakan, upaya pembusukan yang dilakukan terhadap pemerintahan Jokowi sebaiknya tidak perlu dilakukan. 

“Kita mestinya mendukung pemerintahan. Harus move lah, kita minta move on sajalah kita ini. Tidak perlu pembusukan," tandasnya.

Dia juga meminta AHY untuk memaparkan bukti bahwa Jokowi tidak pro terhadap wong cilik.

“Wong cilik mana yang komplain terhadap pemerintahan Pak Jokowi?" ujarnya

BERITA REKOMENDASI

Junimart memberi contoh rakyat di dapilnya, yakni di Sumatera Utara (Sumut). Menurut dia, masyarakat di sana puas terhadap pemerintahan Jokowi

“Bahkan lebih radikal lagi, mereka mengatakan 'Sebaiknya Pak Jokowi tetap presiden lagi saja Pak'. Itu di bawah loh, grass root, walaupun mereka tidak paham tentang UUD 1945 hanya dua periode (masa jabatan presiden). Itulah bagaimana rakyat itu wong cilik sangat sayang dengan Pak Jokowi," tandasnya.

Baca juga: Politikus PDIP Minta AHY Buktikan Pernyataannya yang Sebut Pemerintahan Jokowi Tak Pro Wong Cilik

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut anggaran negara banyak membiayai proyek mercusuar atau pembangunan infrastruktur hanya untuk mendapatkan perhatian dari luar negeri.

Menurutnya, proyek-proyek itu justru tidak banyak berdampak bagi kehidupan masyarakat kecil atau wong cilik. Termasuk, berdampak terhadap rakyat miskin dan tidak mampu.

"Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, tidak banyak berdampak pada saudara-saudara kita yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu," ujar AHY dalam pidato kebangsaan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

AHY menyebut proyek-proyek tersebut membuat defisit anggaran negara yang berimbas terhadap kenaikan utang negara. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, kata AHY, utang negara mengalami kenaikan tiga kali lipat.

"Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023 ini angkanya mencapai Rp7.733 Triliun. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640Triliun. Faktanya pula, rasio hutang terhadap PDB semakin tinggi," ungkapnya.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023). Pada pidatonya, AHY kembali membicarakan isu penundaan Pemilu 2024. Dia mempertanyakan apakah ada jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Presiden. AHY menyebut sikap mayoritas rakyat menolak gelaran Pemilu ditunda. TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023). Pada pidatonya, AHY kembali membicarakan isu penundaan Pemilu 2024. Dia mempertanyakan apakah ada jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Presiden. AHY menyebut sikap mayoritas rakyat menolak gelaran Pemilu ditunda. TRIBUNNEWS/JEPRIMA (TRIBUNNEWS/JEPRIMA)

Lebih lanjut, AHY menambahkan bahwa pemerintah kini juga kesulitan untuk membayar utang karena keuangan negara terus mengalami tekanan. Nantinya, rakyat yang bakal menanggung utang itu lewat pajak.

"Lagi lagi ada pihak yang berdalih bahwa rasio hutang masih aman. Bukan itu soalnya, kini kita kesulitan membayar hutang karena keuangan negara juga tengah mengahdapi tekanan. Sejatinya rakyat juga yang akan menanggung hutang lewat pajak yang mereka bayar," tukasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas