Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto, mengkritik tren gaya hidup mewah yang ditunjukkan para pejabat publik.

Didik menilai hal itu sangat mencederasi rasa kesetiakawanan sosial di tengah upaya negara memperbaiki kondisi ekonomi pascapandemi.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan Tema "Membedah Laporan LHKPN Di Tengah Sorotan Gaya Hedon Pejabat" di Media Center DPR/DPD/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

"Ketika melihat pejabat-pejabat kita ini tidak punya empati, tidak punya simpati, tidak punya kesetiakawanan sosial terhadap nasib rakyat ya jelas ini akan mencederai rasa-rasa kesetiakawanan publik," kata Didik.

Didik menyindir bahwa gaji para pejabat publik bersumber dari rakyat. Di saat rakyat sedang sulit, malah para pejabat ataupun keluarganya memamerkan kekayaan.

Baca juga: Ketika Warganet Getol Buru Harta dan Gaya Hidup Mewah Pejabat hingga Istri dan Anaknya

"Apakah pejabat atau ASN atau PNS ini tidak boleh kaya, ya boleh, kaya tidak dilarang sepanjang sumbernya halal, sepanjang sumbernya legal, sepanjang taat bayar pajak, taat Hukum, taat aturan dan juga yang lebih penting adalah bisa berbagi dengan masyarakat yang lain," ucapnya.

Selain itu, Didik juga menyinggung potensi-potensi penyalahgunaan di balik para pejabat yang bergaya hidup hedon.

Terlebih mereka mengumbarkan kemewahan tersebut ke media sosial.

"Sekarang dengan gaya hidup yang ditonjolkan oleh keluarganya dan lain-lain yang kemudian diumbar sosial media, kadang-kadang logika akan sehat kita enggak menjangkau, masa gajinya sekian kemudian dia bisa bergaya hidup kayak begini," ujarnya.

Baca juga: Gaya Hidup Mewah Istri Kepala BPN Jaktim Jadi Sorotan, Anggota Komisi II DPR dan Publik Beri Respons

Gaya hidup pejabat menjadi sorotan setelah mencuat kasus eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Rafael Alun ternyata memiliki harta kekayaan yang fantastis yakni sebesar Rp56 miliar. Ada peningkatan harta kekayaan Rafael Alun yang cukup signifikan.

Bukan hanya Rafael Alun, kekayaan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto menjadi sorotan.

Atas harta tidak wajar para pejabat tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menelusuri asal usul harta mereka.