TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hubungan Partai Demokrat dan PDI Perjuangan (PDIP) mulai memanas lantaran saling mengklaim sebagai partai wong cilik.

Kali ini, partai berlambang mercy menyindir balik PDIP soal kasus korupsi bantuan sosial (bansos).

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyampaikan bahwa kritik dari PDIP soal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak menunjukkan kebijakan yang pro wong cilik menunjukkan minimnya literasi.

Kamhar pun membandingkan terkait rasio subsidi pemerintah SBY dan pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Subsidi disebut menjadi salah satu merupakan manifestasi kebijakan pro rakyat. 

"Bisa dibandingkan data yang menunjukkan ketidakberpihakan terhadap wong cilik yang tercermin dari besaran rasio subsidi Pemerintahan Jokowi 2015-2023 hanya sebesar 9,77 persen," ujar Kamhar dalam keterangannya, Kamis (16/3/2023).

"Pemerintahan Ibu Megawati 2001-2004 sebesar 17,33 persen, sementara Pemerintahan SBY jilid I 2004-2009 sebesar 20,45% dan Pemerintahan SBY jilid II sebesar 21,62%. Penanda hadirnya negara ditengah kesulitan rakyat," sambungnya.

Kamhar pun menyindir kader PDIP yang tertangkap dalam pusaran kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) di era pemerintahan presiden Jokowi.

"Tak hanya lebih kecil, malah dana Bansos dikala rakyat sedang diterpa Pandemi Covid-19 justru di Korupsi oleh Menteri Sosial Juliari Batubara kader PDIP partainya Bung Hasto," jelasnya.

Kamhar menuturkan bahwa besarnya rasio subsidi pemerintahan SBY jilid II juga membantah tudingan bahwa PDIP soal SBY mengeksploitasi dana Bansos untuk kepentingan politik. 

"Peningkatan alokasi anggaran subsidi di periode kedua Pemerintahan Pak SBY semata-mata sebagai penegas dan bentuk keberpihakan Pak SBY serta Partai Demokrat pada wong cilik, rakyat bangsa sendiri. Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pro rakyat," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Wanto Sugito menanggapi kritik Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait kebijakan pemerintah Jokowi yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat miskin atau wong cilik. 

Ketua Umum Organisasi Sayap PDI Perjuangan (PDIP), Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) ini menyatakan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikenal gemar korupsi dan tidak pantas dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi yang disebut bekerja untuk rakyat.

“AHY bisanya mengkritik pemerintahan Jokowi saja ya, mengkritik pemerintahan bapaknya tidak bisa, sekarang saya tantang deh sebutkan 10 keberhasilan SBY dan bandingkan dengan anggaran serta utang yang menumpuk selama pemerintahan SBY, kemudian buka itu korupsi Ketum Demokrat yang ironi dengan slogannya, Katakan tidak pada Korupsi," ujar Wanto kepada wartawan, Rabu (15/3/2023).