Ketua Umum Apdesi Sebut Kehadiran Megawati di HUT ke-9 UU Desa Sebagai Ketua BPIP
Ia menuturkan bahwa kehadiran Presiden RI ke-5 ini karena adanya kerja sama antara Apdesi dengan BPIP terkait Bimtek perihal Pancasila.
Penulis: Naufal Lanten
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Megawati Soekarnoputri hadir dalam peringatan HUT ke-9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).
Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya mengatakan bahwa Megawati hadir sebagai Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), bukan sebagai ketua umum PDIP.
“Beliau dihadirkan, Kepala BPIP, kajian Pancasila. Jadi hadirnya bukan sebagai ketua partai. Hadir adalah tadi sebagai Kepala BPIP,” kata Surta Wijaya.
Baca juga: Apdesi Minta Pemerintah dan Legislatif Tetapkan 15 Februari Sebagai Hari Desa
Ia menuturkan bahwa kehadiran Presiden RI ke-5 ini karena adanya kerja sama antara Apdesi dengan BPIP terkait Bimtek perihal Pancasila.
“Karena saya lihat sosialisasi Pancasila. Jangan jangan anak SMA ada yang tidak hafal Pancasila, ini kan harus direalisasikan dan disosialisasikan dan itu dimulai dari leadership kepala desa. Jadi kita MoU dengan BPIP,” kata Surta.
“Biarkan nanti Bu Mega akan menyampaikan sosialisasi itu agar benar-benar kajian Pancasila itu tersosialisasi dengan baik dan masif,” lanjut dia.
Baca juga: Peringati HUT Ke-9 UU Desa, Apdesi Minta APBN 10 Persen untuk Desa & Laksanakan Pilkades Tahun Ini
Pantauan Tribunnews.com di lokasi, Megawati Soekarnoputri hadir pada sekira pukul 13.10 WIB. Ia mengenakan baju batik berwarna merah tua dan hitam corak.
Dia juga mengenakan kaca mata berwarna hitam.
Selain Megawati, hadir pula sejumlah menterindi kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberapa di antaranya Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menpan RB Azwar Anas.
Hadir pula Budiman Sudjatmiko selaku inisiator UU Desa dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa.