TRIBUNNEWS.COM - Puasa Ramadhan 2023 atau 1444 Hijriah akan segera dimulai.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah menentukan kapan puasa Ramadhan 2023 bakal dilaksanakan.

PP Muhammadiyah menyatakan, puasa Ramadhan bakal jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023.

Sementara Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag), baru akan melaksanakan Sidang Isbat pada Rabu (22/3/2023) besok.

Lalu, apakah puasa Ramadhan 2023 bisa dilaksanakan serentak?

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan awal Ramadhan 2023 berpotensi serentak.

Baca juga: Daftar 124 Lokasi untuk Pantau Hilal Penentuan Awal Ramadhan 2023 di Seluruh Indonesia

Hal tersebut bisa terjadi jika berdasarkan pertimbangan ilmu astronomi.

Seperti diketahui, biasanya terdapat perbedaan penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri antara pemerintah dan sejumlah ormas keagamaan besar, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Namun, di tahun 2023, awal Ramadhan berpotensi dilaksanakan secara serentak.

"Apabila saat maghrib 22 Maret 2023 di Indonesia posisi bulan sudah memenuhi kriteria baru Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dengan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat dan sudah memenuhi kriteria Wujudul Hilal (WH)."

"Jadi seragam versi 3-6,4 dan WH bahwa 1 Ramadan 1444 pada 23 Maret 2023," kata Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, Thomas Djamaluddin, dikutip dari laman resmi BRIN.

Baca juga: Tata Cara Mandi Keramas Sebelum Puasa Ramadhan, Lengkap dengan Bacaan Niat dan Hukumnya

Thomas menambahkan, perlunya kesepakatan soal kriteria dalam penentuan awal Hijriyah.

"Penentuan awal bulan memerlukan kriteria agar bisa disepakati bersama. Rukyat memerlukan verifikasi kriteria untuk menghindari kemungkinan rukyat keliru," terangnya.

"Hisab tidak bisa menentukan masuknya awal bulan tanpa adanya kriteria. Sehingga kriteria menjadi dasar pembuatan kalender berbasis hisab yang dapat digunakan dalam prakiraan rukyat," ujar Thomas.

Ia menjelaskan, bahwa kriteria hilal yang diadopsi berdasarkan pada dalil hukum agama tentang awal bulan dan hasil kajian astronomis yang sahih.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui siaran pers-nya, menyebut hilal penentu awal Ramadhan akan terlihat di wilayah Indonesia sebelum matahari terbenam pada Rabu (22/3/2023).

Baca juga: Simak Jadwal Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadhan 1444 Hijriah/2023

Hal itu berdasarkan pantauan waktu konjungsi dan Matahari terbenam.

BMKG menyebut, ketinggian hilal di Indonesia saat Matahari terbenam pada 22 Maret 2023, berkisar antara 6,78 derajat di Merauke sampai dengan 8,73 derajat di Sabang.

Di waktu yang sama, elongasi di Indonesia saat Matahari terbenam berkisar antara 7,94 derajat di Waris sampai dengan 9,54 derajat di Banda Aceh.

Bila melihat data yang ditampilkan BMKG melalui laman resminya tersebut, bisa dikatakan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh MABIMS, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Idul Fitri Berbeda

Sementara itu, di sisi lain, ada potensi perbedaan Idul Fitri tahun ini karena saat maghrib, 20 April 2023, ada potensi di Indonesia posisi bulan belum memenuhi kriteria baru MABIMS.

Baca juga: 6 Keistimewaan Bulan Suci Ramadhan, Diturunkannya Al Quran hingga Dikabulkannya Doa

"Namun, posisi bulan itu sudah memenuhi kriteria wujudul hilal."

"Apabila merujuk kriteria baru MABIMS, maka Lebaran jatuh pada 22 April 2023, sedangkan bila merujuk wujudul hilal, 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada 21 April 2023," kata Thomas, dikutip dari laman BRIN.

Thomas mengungkapkan penyebab utama adanya perbedaan penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha yang terus terulang, yakni karena belum ada kesepakatan terkait kriteria awal Hijriah.

Ia menjelaskan, prasyarat utama untuk terwujudnya unifikasi kalender Hijriah harus ada otoritas tunggal.

Otoritas tunggal akan menentukan kriteria dan batas tanggal yang dapat diikuti bersama.

Baca juga: Jadwal Puasa Ramadhan 2023 yang Dirilis Muhammadiyah, Berikut Link Downloadnya

Sedangkan, kondisi saat ini otoritas tunggal mungkin bisa diwujudkan dulu di tingkat nasional atau regional.

Penentuan ini mengacu pada batas wilayah sebagai satu wilayah hukum sesuai batas kedaulatan negara.

Kriteria diupayakan untuk disepakati bersama, dan jika terdapat perbedaan jangan menjadi sebuah gesekan.

Thomas berharap, ke depan, pemerintah dapat mengupayakan ada satu sistem tunggal.

"Sehingga keterbukaan semua pihak bisa membuat satu kalender yang mapan ada otoritas tunggal, kriteria tunggal, dan batas tanggal yang disepakati bersama agar dapat dijadikan rujukan semua pihak dan mempersatukan umat," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Whiesa)