TRIBUNNEWS.COM - Banjir interupsi mewarnai rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan Komite Nasional Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang (KNK PP TPPU) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun pada Rabu (29/3/2023).

Adapun adanya interupsi dari peserta rapat terkait tidak hadirnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang diundang sebagai anggota KNK PP TPPU.

Awalnya, anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman mempermasalahkan tidak hadirnya Sri Mulyani dalam rapat kali ini.

"Anggota yang bernama Bu Sri Mulyani, saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu, tidak lihat hadir saat ini," kata Habiburokhman dikutip dari YouTube Parlemen TV.

Lalu Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus pimpinan rapat, Ahmad Sahroni menjelaskan bahwa tidak hadirnya Sri Mulyani pada rapat kali ini tidak perlu dipermasalahkan.

Hal tersebut lantaran sudah diwakilkan oleh Menkopolhukam sekaligus Ketua KNK PP TPPU, Mahfud MD.

Baca juga: Mahfud MD Tiba di DPR untuk Jelaskan soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun Kemenkeu

Ahmad Sahroni mengatakan Sri Mulyani akan diundang di rapat lain.

"Kalau memang Bu Sri Mulyani akan dihadirkan, dalam kesempatan lain, nanti akan kita undang. Namun dalam forum ini, kita semua pengen isu Rp 349 triliun ini akan lebih dalam kita sikapin agar publik tidak bertanya-tanya," jelas Ahmad.

Namun interupsi kembali dilakukan Habiburokhman lantaran menurutnya kehadiran Sri Mulyani juga penting dalam RDP ini.

Habiburokhman pun juga menginginkan agar kejelasan alasan Sri Mulyani tidak dapat hadir agar dijelaskan di forum tersebut.

"Kalau ada agenda lain, agenda apa. Tolong dikonfirmasi juga apakah sidang ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Bu Sri Mulyani," sambungnya.

Kemudian, Ahmad Sahroni pun menegaskan percuma memperdebatkan ketidakhadiran Sri Mulyani.

Hal itu lantaran Sri Mulyani telah diwakilkan oleh Mahfud MD sebagai Ketua KNK PP TPPU.

"Karena Bu Sri Mulyani adalah anggota Komite Nasional TPPU maka kiranya Bu Sri Mulyani ada kegiatan lain, tapi pak Ketua Komite sudah hadir di sini."

"Percuma kita ngejar Bu Sri Mulyani hadir saat ini juga, beliaunya tidak bisa hadir. Kita manfaatin ruang diskusi ini untuk isu tersebut," jelasnya.

Baca juga: Gelar Demo, Partai Buruh Minta DPR Bentuk Panja Usut Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Tak sampai di situ, interupsi kembali dilakukan oleh anggota dari Fraksi PAN, Mulfachri Harahap.

Senada dengan Habiburokhman, Fachri mempertanyakan pada forum apa Komisi III akan mengundang Sri Mulyani kembali.

Sehingga, menurutnya, forum yang digelar hari inilah yang tepat agar Sri Mulyani hadir.

"Dalam forum apa dia undang, inilah forum yang paling tepat bagi dia untuk datang untuk mengklarifikasi karena ada beberapa hal yang ingin kita konfrontir."

"Jadi kalau dia tidak datang terus penjelasannya apa?" kata Fachri.

Polemik ketidakhadiran Sri Mulyani pun ditengahi oleh anggota dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir.

Adies menjelaskan ketidakhadiran Sri Mulyani lantaran adanya tugas kenegaraan yaitu memimpin rapat dengan Menteri Perekonomian negara ASEAN di Bali.

Selain itu, Adies juga menjelaskan Sri Mulyani telah meberikan penjelasan di RDP dengan Komisi XI terkait transaksi Rp349 triliun.

Baca juga: Hari Ini, DPR dan Mahfud MD Gelar Rapat Bahas Transaksi Mencurigakan Rp 349 T, Sri Mulyani Tak Hadir

Sehingga, sambungnya, permasalahan tidak hadirnya Sri Mulyani tak perlu diperdebatkan kembali.

"Jadi mohon juga pemahaman dari kawan-kawan, ini mitra kerja sudah siap, mari kita mulai saja rapat ini dan berjalan sesuai dengan yang apa sudah kita rencanakan," tuturnya.

Mendengar pernyataan Adies tersebut, Ahmad pun bertanya kepada seluruh peserta apakah rapat bisa dimulai.

Peserta pun menyetujuinya dan rapat baru dimulai pukul 15.11 WIB yang mana sebelumnya diagendakan pukul 15.00 WIB.

(Tribunnewws.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan