Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa hati Sri Mulyani hancur karena disebut menteri keuangan (menkeu) korupsi gara-gara dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Menurutnya, tudingan itu lantaran banyaknya masyarakat yang tidak mengerti perbedaan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Sekali lagi, Rp 349 triliun itu saya diminta menjelaskan betul-betul oleh Presiden, jelaskan kepada rakyat melalui Gedung DPR bahwa TPPU itu artinya itu, beda dengan korupsi. Nah orang enggak ngerti bedanya, lalu "menkeu korupsi itu". Gak ada," ujar Mahfud.

Mahfud pun membela Sri Mulyani bahwa sejatinya TPPU dan tindak pidana korupsi berbeda.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memahami perasaan Sri Mulyani usai terdampak akibat isu tersebut.

Baca juga: Saat Mahfud MD Gandeng Tangan Kepala PPATK Sebelum Rapat Soal Transaksi Rp 349 Triliun di DPR

"Ini laporan TPPU, saya yakin Bu Sri Mulyani itu, saya tahu betul. Sampai dia nangis di TV diwawancarai Rosi, diwawancarai Kick Andy nangis, saya tahu hati dia hancur," jelas Mahfud.

Namun begitu, kata Mahfud, dirinya pun telah mendengar Sri Mulyani yang menyatakan akan memperbaiki masalah di lingkungan Kemenkeu tersebut.

Baca juga: Rapat Komisi III DPR dengan Mahfud MD Dihujani Interupsi Buntut Sri Mulyani Tak Hadir

"Dia bilang akan saya perbaiki ini. Ya saya tambah datanya," katanya.

Sempat Diwarnai Interupsi Karena Sri Mulyani Tak Hadir

Rapat Komisi III DPR RI dengan Komite TPPU diwarnai interupsi dari para anggota legislatif.

Rapat yang baru saja digelar itu diwarnai interupsi akibat anggota Komite TPPU sekaligus Menteri Keuangan (Menkeu) tidak hadir.

Anggota Komisi III DPR fraksi Gerindra Habiburokhman menanyakan ketidakhadiran Sri Mulyani.

Sebab, dalam rapat itu hanya dihadiri Ketua Komite TPPU sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD dan Kepala Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Merespons Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan rapat tetap dilanjutkan.

Baca juga: Jika Tak Ada Titik Temu Dana Janggal Rp 349 T dengan Mahfud MD, Komisi III DPR Bakal Bentuk Pansus

"Pak Habib Kita paham kita pengen Bu Sri Mulyani hadir tapi nyatanya enggak bisa hadir. Tapi Pak Mahfud di sini ada sebelum kita akan mulai dengan Pak Ketua Komite kita persilakan," kata Sahroni di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Habiburokhman meminta agar perlu dijelaskan alasan Sri Mulyani tak menghadiri undangan Komisi III DPR.

"Mohon maaf ini terkait dengan kepatuhan kita pada tatib (tata tertib) ya, kalau kita sudah menyampaikan undangan harus ada alasan yang jelas tidak hadir," ujarnya.

Senada dengan Habiburokhman, Anggota Komisi III DPR fraksi PAN, Mulfachri Harahap juga menginterupsi terkait ketidakhadiran Sri Mulyani.

"Inilah forum yang paling tepat bagi dia untuk datang dan mengklarifikasi. Karena ada beberapa hal yang ingin kita konfrontier atas semua hal yang kita pahami terkait dengan soal ini," ucapnya.

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menko Polhukam RI Mahfud MD pada Rabu (29/3/2023).

Adapun rapat Komisi III DPR bersama Mahfud MD akan membahas mengenai dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan bahwa rapat tersebut digelar untuk memperjelas terkait dugaan transaksi mencurigakan agar tidak simpang siur di masyarakat.

"Itu untuk ngabuburit itu akan mengclearin sambil ngabuburit toh. Ngabuburit untuk sampai buka puasa nanti. Itu akan meng-clear angka Rp349 triliun dalam transaksi tersebut. Kita clear barang. Jangan sampai rakyat berpikir nanti ada yang aneh-aneh," ujar Bambang.

Bambang menuturkan bahwa DPR bersama Mahfud juga bakal membuka secara terang benderang sejumlah transaksi-transaksi di Kemenkeu yang dianggap mencurigakan.

"Kita buka sejumlah transaksi, maka akan kita lihat. Jadi rapat tujuan utama clear," ungkap Bambang.