TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta olahraga tak dijadikan alat politik untuk menaikan elektabilitas. 

Hal tersebut diungkapkan AHY buntut keputusan FIFA yang mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. 

FIFA memang tak menjelaskan secara rinci apa alasan mencabut status tuan rumah Indonesia itu. 

Hal itu disinyalir karena polemik penolakan Timnas Israel untuk berlaga di Indonesia. 

Penolakan itu datang dari sejumlah kepala daerah hingga partai politik serta organisasi. 

"Jangan pakai agenda politik, jangan pakai tujuan untuk meningkatkan elektabilitas," kata AHY, Jumat (31/3/2023). 

Baca juga: Bela Indonesia, Publik Internasional Sebut FIFA Terapkan Standar Ganda

Jika dicampuradukkan dengan politik, kata AHY, akan berimbas pada mandeknya perkembangan dunia olah raga itu sendiri. 

"Kalau PSSI dijadikan alat politik, enggak akan benar sepak bola kita. Nggak hanya sepak bola, semua olahraga," ujarnya. 

AHY menilai dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U-20 akan menimbulkan sejumah kerugian. 

Kerugian yang pertama yakni rusaknya reputasi Indonesia di mata dunia.

Menurutnya, Indonesia dikhawatirkan tidak lagi dinilai memiliki komitmen.

"Pertama adalah rusaknya reputasi Indonesia. Buruknya nama Indonesia di dunia internasional karena dianggap tidak punya komitmen," katanya. 

Tak hanya itu, keputusan FIFA ini dinilai juga merugikan Indonesia secara materiil. 

Sebab Indonesia sudah jauh-jauh hari memepersiapkan gelaran Piala Dunia U-20 ini. 

"Ini kan semua sudah diperbaiki nih, sudah disiapkan, itu uang siapa? Uang negara, uang siapa itu? Uang rakyat." 

"Jadi rugi lagi kita, udah berapa stadion Indonesia yang dipersolek supaya jadi, supaya pantas dan siap menjadi tuan rumah tadi. Ya bukannya sia-sia, tapi itu kan dipersiapkan untuk perhelatan akbar dunia," ujarnya. 

AHY juga mengatakan, keputusan FIFA tersebut tentunya juga merugikan para pemain, pelatih dan juga pecinta sepak bola di Tanah Air. 

Sanksi Berat Bayangi Indonesia

Indonesia saat ini masih dibayang-bayangi sanksi dari  FIFA usai dicabutnya status sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. 

Ketua Umum PSSI Erick Thohir, mengatakan saat ini FIFA masih mempertimbangkan dan mempelajari untuk keputusan penjatuhan sanksi. 

Hal tersebut disampaikan Erick setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/3/2023).

"Kalau kita lihat dari suratnya tentu jelas FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangakan sanksi untuk Indonesia," kata Erick, Jumat (31/3/2023) dikutip dari Breaking News Kompas TV. 

Erick menuturkan, sanksi yang akan dikenakan oleh PSSI nantinya berdasarkan keputusan dari FIFA Council. 

Saat ini, ia mengaku masih menunggu undangan dari FIFA untuk menemui Presiden FIFA Gianni Infantino. 

Baca juga: HNW: Seandainya FIFA Tidak Diskriminatif, Indonesia Tetap Jadi Tuan Rumah Final U-20

"Karena itu kami sedang menunggu undangan kembali dari FIFA  setelah mereka rapat FIFA Council, yang akan terjadi pada beberapa hari kedepan dan tentu saya bersiap kembali untuk bertemu dengan FIFA," ujarnya.

Erick pun mengaku saat ini sedang harap-harap cemas mengenai keputusan FIFA selanjutnya. 

Menteri BUMN tersebut belum mengetahui apa keputusan yang diambil FIFA.

Ia berharap, FIFA tak memberikan sanksi berat bagi sepak bola Indonesia. 

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kalau pihaknya akan bekerja keras untuk bernegosiasi dengan FIFA agar tidak memberikan sanksi kepada Indonesia. 

"Saya juga akan bekerja keras untuk bernegosiasi dengan FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi." ujaranya. 

(Tribunnews.com/Milani Resti/Fersianus Waku/Rizki Sandi Saputra)