Viral Anggota DPR RI Minta Sarung ke Pertamina, Singgung Soal Kurang Sedekah
RDP dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan direksi PT Pertamina (Persero)
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Erik S
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian kini menjadi sorotan.
Video curhat minta-minta sarung ke Pertamina viral.
Baca juga: Pertamina Gencar Promosikan Produk UMKM Binaan di Berbagai Bazar Selama Ramadan
Diawali saat Komisi VII DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa (4/4/2023).
RDP dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan direksi PT Pertamina (Persero) guna membahas insiden kebakaran kilang Pertamina.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VII, Nasir menggaitkan, kebakaran di Depo Pertamina karena perusahaan BUMN itu kurang sedekah dan infaq.
"Banyak doa, kurang sedekah ya, infaqnya kurang bu. Mungkin teman-teman ini bisa membantu menyalurkan Bu. Juga lahir dan batin. Begitu Bu," kata Nasir.
Menyambut soal sedekah itu, Ramson Siagian langsung menceritakan pengalamannya dikirimi sarung oleh Dirut Pertamina.
Baca juga: Usut Kasus Korupsi Pengadaan LNG Pertamina, KPK Panggil Dua Saksi
"Kalau periode kemarin, pas dapil saya butuh sarung, saya WA bu Dirut langsung dikirim 2.000 sarung," kata Ramson.
Namun kini, kondisinya berubah.
Ramson merasa sulit mendapatkan bantuan sarung lagi untuk warga di dapilnya.
Lantaran, Pertamina harus meminta izin terlebih dahulu kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Baca juga: Penanganan Pertamina dalam Insiden Depo Plumpang Diapresiasi Anggota Komisi VII DPR
"Sekarang satu sarung pun sudah enggak bisa. Katanya harus ke pak Erick semua. Pak Menteri BUMN. Katanya dikoordinasikan menteri BUMN semua," tutur Politisi Partai Gerindra ini.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, meminta anggota DPR tidak lagi meminta sarung ke pertamina.
Ia pun akan menegur anggota tersebut.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.