Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil bukan kader partainya.

Diketahui, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terjaring giat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (6/4/2023) malam.

Hasto mengatakan, PDIP memberikan dukungan atas konsistensi KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"Baik melalui pencegahan, maupun penindakan sebagaimana dilakukan terhadap Bupati Meranti," kata Hasto, saat dihubungi, Jumat (7/4/2023).

Kemudian, Hasto menjelaskan, beberapa bulan lalu Bupati Meranti Muhammad Adil memang sempat diusulkan seorang anggota fraksi PDIP untuk bergabung ke partai berlambang banteng moncong putih itu.

Baca juga: Bupati Meranti yang Terkena OTT KPK Pernah Mengeluh Daerahnya Miskin, Sebut Kemenkeu Berisi Setan

Namun, Hasto mengungkapkan, PDIP tidak menerima permohonan bergabung Muhammad Adil.

"Beberapa bulan yang lalu, bupati tersebut memang sempat diusulkan oleh salah satu anggota fraksi kami untuk masuk ke PDI Perjuangan. Namun sebagai Sekjen partai saat itu permohonan tidak kami terima," jelas Hasto.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, alasannya tidak menerima Muhammad Adil bergabung ke PDIP karena sikap Bupati Meranti itu terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pemerintah pusat.

Baca juga: OTT Bupati Meranti Disebut Bukti Prestasi Endar Priantoro Sebagai Direktur Penyelidikan KPK

"Terutama karena sikap bupati tersebut terhadap Menteri Keuangan dan juga Pemerintah pusat. Bahkan terhadap anggota internal kami yang usulkan tersebut," ungkapnya.

Bahkan, Hasto mengatakan, PDIP sempat memberikan teguran lisan terkait sikap Bupati Meranti itu.

"Juga kami berikan teguran lisan," jelasnya.

Sebelumnya, nama Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sempat viral pada November lalu gara-gara ia mengkritik pegawai Kemenkeu RI.

Melansi akun Twitter @JantunGPiisanG yang mengungkit kembali pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang mengeluhkan soal pegawai Kemenkeu.

Pemilik akun Twitter itu mengatakan jika pernyataan Bupati Kepulauan Meranti tersebut kini terbukti benar dan valid terkait pegawai Kemenkeu.

Baca juga: KPK Masih Hitung Jumlah Uang yang Diamankan dari Penangkapan Bupati Meranti

Saat itu, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil memprotes soal Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti karena uang yang diperoleh tidak sesuai dengan banyaknya minyak yang diambil di wilayah tersebut.

Kekecewaan sekaligus kemarahan disampaikan Adil dalam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, pada 9 November lalu.

Bahkan karena ia merasa emosi, Adil mengatakan pegawai keuangan berisi iblis dan setan karena upaya menemui pejabat Kemenkeu untuk membahas soal pembagian DBH itu tak berhasil.

“Sampai saya kejar ke Bandung orang Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, itu yang hadir waktu itu nggak tahulah. Sampai pada waktu itu saya bilang, ‘Ini orang keuangan ini isinya iblis atau setan?” ujarnya.

KPK OTT Bupati Meranti

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan, Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena diduga menerima suap terkait pengadaan jasa umrah.

Diketahui, Muhammad Adil terjaring OTT KPK, pada Kamis (6/4/2023) malam.

"Ya salah satunya itu (diduga terima suap pengadaan jasa umrah)," kata Ghufron, saat dihubungi, Jumat (7/4/2023).

Lebih lanjut, Ghufron menjelaskan, Bupati Meranti Muhammad Adil diduga melakukan pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP).

Adapun jumlah UP dan GUP yang dipotong, kata Ghufron, sebesar lima hingga 10 persen.

"Tindak pidana korupsi diduga adalah pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan (UP dan GUP)," katanya.

"Dipotong 5-10 persen suap pengadaan jasa umrah," ungkapnya.