Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Ismail Hasani mengungkapkan bahwa Indeks Kota Toleran (IKT) 2022 menurun dari tahun sebelumnya.

Adapun dari laporan IKT 2022 tercatat 5,03 menurun sekitar 0,21 poin dari nilai IKT 2021 skor 5,24.

"Penurun tersebut sejalan dengan record dari lembaga-lembaga lain misalnya data SETARA Institute sendiri soal pelanggaran kebebasan beragama tahun ini meningkat. Pelanggaran kebebasan berekspresi meningkat, itu pasti ada hubungannya dengan situasi toleransi di kota-kota di Indonesia," kata Ketua Badan Pengurus SETARA Institue, Ismail Hasani di Jakarta Pusat, dikutip Jumat (7/4/2023).

Ismail melanjutkan jadi tren tersebut bukan dari SETARA saja. Tetapi juga banyak pemeringkatan lain menilai situasi kebebasan sipil secara umum itu menurun.

"Juga terkonfirmasi dengan sejumlah peristiwa yang bisa kita lihat secara nyata yang paling populer misalnya soal pendirian gereja di Cilegon itu paling mencolok di 2022. Virus tersebut kemudian menyebar ke berbagai daerah membuat ekosistem intoleran di banyak tempat," jelasnya.

Ismail mengungkapkan bahwa itulah mengapa IKT 2022 secara nasional menurun.

"Tetapi itu tentu karena akumulasi dari kota-kota. Maka kita mesti deteksi lebih detail di level kota-kota itu," tutupnya.

Baca juga: Boyke Djohan: SARA Menjadi Konflik Sosial Yang Sangat Sensitif Bagi Publik

Adapun dari rilis terbaru dari Indeks Kota Toleran (IKT) 2022 dari SETARA Institute. Tercatat kota Cilegon dan Depok urutan pertama paling tidak toleran.

Tercatat Cilegon berada di posisi ke-94 dengan poin 3.227 dan Depok posisi 93 dengan 3.610 poin.

Ismail menjelaskan mengapa Cilegon bisa berada di posisi paling bawah kota toleran dari 94 kota di seluruh Indonesia.

"Yang pertama tindakan pemerintahnya bersepakat dengan masyarakat yang memilliki aspirasi politik intoleran. Melarang membangun tempat ibadah. Sisi variabel tindakan pemerintah sudah nol," katanya.

Ismail melanjutkan Cilegon sisi kebijakan masih mengafirmasi atau mempedomani surat edaran di tahun 1975 tentang larangan mendirikan gereja di Kota Cilegon.

"Padahal sebenarnya edaran itu memuat instruksi untuk kota Serang. Dengan masih mempedomani ini masih meyakini produk hukum yang diskriminatif ini sebagai dasar hukum," sambungnya.