Pantauan Tribunpekanbaru.com, mereka tampak berangkat dari Mapolres, Jumat (7/4/2023) sekira pukul 10.30 WIB.

Para pejabat tersebut yakni Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Plt Kepala Bagian Umum serta pejabat lainnya langsung dibawa menggunakan mobil menuju pelabuhan.

"Iya kita bawa ke Jakarta dulu untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan," ungkap penyidik KPK dikutip dari TribunPekanbaru.com.

Ruangan Disegel

Buntut OTT ini, sejumlah ruangan di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang disegel oleh KPK pada Kamis (6/4/2023).

Dari pantauan TibunPekanbaru.com, Jumat (7/4/2023) pagi total ada 5 kantor yang disegel KPK.

Yakni ruangan Bupati, ruangan Sekretaris Daerah, Bagian Umum, Bagian Kesra dan Bagian Humas dan Protokoler.

Kantor Bupati juga terlihat sepi saat itu.

Kendati demikian, dilakukan penjagaan ketat di tempat itu.

"Kita memang mendapat pesan tidak boleh ada sembarang orang yang masuk, apalagi mencabut segel sampai pihak KPK sendiri yang melakukan," ungkap salah seorang petugas Satpol PP yang menjaga tempat itu, Nopri.

Baca juga: Hasto Tegaskan Bupati Meranti Muhammad Adil yang Terjaring OTT KPK Bukan Kader PDIP

Dugaan Korupsi Dana

Diketahui, Muhammad Adil terjaring OTT KPK diduga terima suap pengadaan jasa umrah.

"Ya salah satunya itu (diduga terima suap pengadaan jasa umrah)," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, Jumat (7/4/2023).

Selain itu, lanjut Ghufron, Bupati Meranti ini juga diduga melakukan pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP).

Adapun jumlah UP dan GUP yang dipotong sebesar lima hingga 10 persen.

"Tindak pidana korupsi diduga adalah pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan (UP dan GUP)."

"Dipotong 5-10 persen suap pengadaan jasa umrah," ungkap Ghufron.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Ibriza Fasti Ifhami)(TribunPekanbaru.com/Rizky Armanda/Teddy Tarigan)