TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik sekaligus Direktur Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai wacana pembentukan koalisi besar merupakan ancaman bagi demokrasi.

Diketahui, muncul wacana bergabungnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

KIB diketahui hingga saat ini terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN.

Sedangkan KKIR merupakan koalisi Gerindra dan PKB.

Bila koalisi besar ini terbentuk dan PDI Perjuangan bergabung, maka ada potensi hanya akan ada dua pasang Capres-Cawapres yang bertarung di Pilpres 2024.

"Koalisi besar itu bukan angin segar, bagi saya malah ancaman demokrasi," ungkap Pangi dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (6/4/2023).

"Kalau realistis, ini realistis aja, tapi ini ada kecenderungan, ada arsitek, ada desain, seolah-olah pengkondisian dua blok saja, koalisi Pak Jokowi dan Pak Anies dengan Surya Paloh," ungkapnya.

Baca juga: Golkar Siap Pimpin dan Koordinasi Koalisi Besar untuk Atasi Ketegangan Politik

Menurut Pangi, partai politik semestinya belajar dari Pilpres 2014 dan 2019 yang berdampak pada keterbelahan atau polarisasi di masyarakat.

"Ini yang saya khawatirkan, jangan kita seperti politisi keledai, politisi yang tidak belajar dari peristiwa masa lalu."

"Di mana adanya bipolar, head to head, kemudian rematch Pilpres dua kali pemilu, yang korbannya seperti Ade Armando," ujarnya.

Bahkan Pangi berpandangan lebih baik tidak ada pemilu bila hanya ada dua pasangan Capres-Cawapres dengan ancaman keterbelahan di masyarakat.

"Menurut saya, ini terlalu mahal, lebih baik tidak ada Pemilu, Pemilu hanya lima tahunan, tapi kerusakaannya keterbelahannya merusak semua sendi-sendi berbangsa, munculnya cebong kampret, fitur-fitur demokrasi itu rusak," ujarnya.

Masyarakat Ingin Lebih dari 2 Capres

Lebih lanjut Pangi mengatakan, hasil survei Voxpol menunjukkan 70 persen masyarakat menginginkan lebih dari dua calon presiden.