Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 20 Kepala Satuan Penyelidikan (Kasatgas) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penjelasan mengenai pemberhentian Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan.

20 Kasatgas Penyelidikan ini menulis surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa. Surat tertanggal 6 April 2023.

"Kami, kasatgas Penyelidikan pada Direktorat Penyelidikan, memohon kepada Sekretaris Jenderal KPK untuk memberikan penjelasan atas Surat Keputusan Sekjen Nomor 152/KP.07.00/50/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 terkait Pemberhentian Bapak Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan," bunyi surat tersebut seperti dilihat Tribunnews.com, Sabtu (8/4/2023).

Baca juga: Brigjen Endar Tak Punya Akses Masuk KPK, Eks Penyidik Sebut Firli Cs Semakin Bikin Gaduh

20 Kasatgas Penyelidikan meminta penjelasan karena merasa informasi soal pemberhentian mendadak Endar cukup mengganggu suasana kerja pada Direktorat Penyelidikan KPK.

Selain itu, mereka menilai informasi yang simpang siur bisa membuat hubungan kerja antara KPK dan Polri menjadi renggang.

"Terima kasih atas kebijaksanaan Bapak Sekretaris Jenderal KPK," demikian penutup surat yang dimohonkan oleh 20 orang Kasatgas Penyelidikan KPK.

Respons KPK

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pemberhentian Endar merupakan keputusan kolektif kolegial yang dilakukan lima pimpinan KPK.

Alex menyebut tidak benar jika keputusan mencopot Endar hanya keputusan Ketua KPK Firli Bahuri.

"Jadi kalau selama ini beredar di media seolah-olah itu keputusan dari Pak Ketua, saya sampaikan di sini itu tidak benar. Saya ikut memutuskan karena itu rapat," kata Alex dikutip dari tayangan YouTube KPK RI, Sabtu (8/4/2023).

Menurut Alex, pemberhentian Endar murni karena masa jabatannya sudah habis dan hal itu sudah diumumkan sejak November 2022.

Lebih lanjut, Alex juga menyampaikan KPK berhak menentukan mana saja pegawai yang bekerja di lembaga antirasuah itu.

"Dan pemberhentian yang bersangkutan itu murni kan yang bersangkutan habis masa jabatannya dan itu sudah kami umumkan sejak November 2022 supaya yang bersangkutan dilakukan pembinaan karir di Polri," katanya.

"Pasal 3 itu kan disebutkan KPK itu adalah lembaga negara... yang dalam melakukan tugas bersifat independen, bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kami berhak menentukan pegawai-pegawai yang bekerja di KPK," imbuhnya.

PNYD Polri di KPK Walkout

Para penyidik dan penyelidik asal Polri di KPK mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di komisi antikorupsi.

Mereka melakukan pertemuan dengan lima pimpinan KPK pada Selasa, 4 Maret 2023 untuk menyampaikan protes.

Para pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabes Polri.

Namun, pertemuan yang berlangsung sekira satu jam menemui jalan buntu.

Bahkan, salah seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK.

PNYD Polri di KPK ini pun tidak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim biro hukum terkait alasan yang disampaikan.

Sebagian penyidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruangan rapat.

Peristiwa tersebut dibenarkan oleh sumber Tribunnews.com.

Sebagaimana diketahui, pimpinan KPK memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro lantaran masa penugasannya telah habis per 31 Maret 2023.

KPK ogah memperpanjang masa penugasan Endar sebagaimana permintaan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Listyo sebelumnya meminta supaya Endar tetap menjadi Direktur Penyelidikan KPK sampai Maret 2024.

Tapi, KPK justru menunjuk jaksa Ronald Ferdinand Worotikan untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyelidikan KPK menggantikan Endar.

Rekomendasi pengembalian Endar ke Polri diduga imbas dari penanganan perkara Formula E di DKI Jakarta.

Endar disebut kukuh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea.

Hal itu berbeda dengan Firli yang disebut "ngotot" agar status Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan.