TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, menyebut Gugus Tugas Reforma Agraria Summit (GTRA Summit) 2023 akan menjadi forum memadukan kebijakan pertanahan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk Reforma Agraria.

Hal itu disampaikan Hadi saat membuka kegiatan kick off meeting GTRA Summit 2023 di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (11/4/2023).

"GTRA Summit akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional reforma agraria," kata Hadi.

Dalam kesempatan itu, eks Panglima TNI ini juga membahas kebijakan administrasi pertanahan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Mengutip pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Hadi menyebut pihaknya akan berusaha menyelesaikan masalah-masalah pertanahan yang ada di masyarakat agar persoalan sengketa lahan bisa rampung.

"Dua hal ini (Reforma Agraria dan Penyusunan RDTR), akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dan itulah yang menjadi tujuan kita bersama," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menerangkan bahwa GTRA Summit akan dimulai dengan berbagai diskusi dua mingguan untuk menjembatani pertemuan puncak di Karimun, Kepulauan Riau pada 29-31 Agustus 2023 mendatang.

Sejumlah tema yang akan dibahas antara lain Penguatan Skema Legalisasi Aset Permukiman di atas Air, Pulau – Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar atau Terdepan, dan Resolusi Penyelesaian 'Legal Vs Legitimate' BMN, BUMN/BMD, Kawasan hutan, Pertambangan Vs Penguasaan Masyarakat.

Hal lainnya yang juga penting yakni mengenai Arah kebijakan Penyelesaian Tanah Transmigrasi, serta Percepatan Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan.

"Bukan hanya reforma agraria di darat. Masyarakat yang tinggal di atas permukaan air seperti Suku Bajo juga menjadi perhatian untuk mendapat keadilan," tuturnya.

Baca juga: Dampingi Presiden Serahkan Sertifikat untuk Warga Blora, Menteri Hadi: Konflik Berlarut Kini Selesai

Turut hadir dalam kick off meeting tersebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain itu turut hadir Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Bupati Karimun.