Hunian Bagi ASN, TNI/Polri Nantinya Bukan Hanya Apartemen Tapi Rumah Tapak
Rumah yang dibangunsebagian bisa menjadi hak milik para ASN, TNI, dan Polri meski porsinya nanti lebih banyak yang akan dimiliki negara
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus mengebut pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Salah satunya hunian bagi para ASN, TNI, dan Polri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan bahwa model hunian bagi para aparat negara tersebut nantinya tidak hanya berbentuk vertikal namun juga rumah tapak.
“Untuk ASN rumah bukan hanya rumah vertikal dalam hal ini apartemen tapi juga rumah tapak,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Rumah yang dibangun tersebut nantinya sebagian bisa menjadi hak milik para ASN, TNI, dan Polri meski porsinya nanti lebih banyak yang akan dimiliki oleh negara.
“Rumah tapak itu bisa sekali lagi bisa dimiliki demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki cuma posisinya 70 persen akan tetap milik negara 30 persen ditawarkan ke ASN, TNI, Polri,” katanya.
Baca juga: Kepala LKPP Hendi Kunjungi IKN, LKPP RI Komitmen Terus Kawal Pembangunan
Menurut Suharso berdasarkan keputusan pada Januari lalu terdapat 16990 pegawai yang akan dipindahkan ke IKN. Jumlah tersebut terdiri dari 11200-an ASN dan 5700 -an dari TNI-Polri.
“Polri 1600 sisanya adalah 3000 lebih TNI,” katanya.
Jumlah pegawai yang dipindahkan tersebut kata Suharso sudah disesuaikan dengan perencanaan serta rencana bangunan dan tata letak (RBTL) yang telah disiapkan.
"Dengan adanya RBTL itu akan memudahkan di dalam pembangunan. Jadi land development-nya itu sudah ada dan nanti segera akan diterbitkaan pedoman untuk detil plan yang menjadi kewenangan dari Otorita," pungkas Suharso.
