Kepala BNN Tasikmalaya Diperiksa Usai Viral Minta THR ke Perusahaan Bus Budiman
Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan pemeriksaan terhadap Iwan dilakukan Inspektorat Khusus di tingkat BNN Provinsi Jawa Barat.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim kini menjalani pemeriksaan atas ulahnya meminta tunjangan hari raya (THR) kepada perusahaan otobus (PO) Budiman.
Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI, Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan pemeriksaan terhadap Iwan dilakukan Inspektorat Khusus di tingkat BNN Provinsi Jawa Barat.
"Saat ini yang bersangkutan sudah lebih dari satu hari diperiksa di BNNP Jabar oleh pak Arief Ramdani (Kepala BNNP Jawa Barat) dan Irsus," kata Pudjo di Jakarta Timur, Kamis (13/4/2023) seperti dikutip dari Tribun Jakarta.
BNN RI pun menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat yang merasa tidak nyaman atas tindakan Iwan, dan menyatakan akan mengusut kasus sesuai prosedur.
Berdasar hasil pemeriksaan sementara Iwan tidak meminta THR kepada pihak swasta selain PO Budiman, namun hal ini masih dalam tahap proses pemeriksaan lebih lanjut.
"Sampai pemeriksaan kelar, proses hasil administrasi dan lain-lain. Kasusnya meresahkan dan menyebabkan banyak pimpinan dan anggota BNN tidak nyaman," ujarnya.
Baca juga: Harta Kekayaan Iwan Kurniawan Hasyim, Kepala BNN Tasikmalaya yang Viral Minta THR, Total Rp 2,8 M
Pudjo menuturkan nantinya hasil pemeriksaan Inspektorat Khusus BNNP Jawa Barat akan dibahas di komisi etik untuk menentukan sanksi sesuai prosedur yang ada.
Secara prosedur sanksi paling ringan adalah meminta maaf atas tindakan, sementara terberat adalah pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) sebagai anggota BNN RI.
"Paling ringan minta maaf paling berat PTDH, antara itu. Nanti apakah hukumannya itu menjadi keputusan kode etik. Tentu saja kita harus adil pada yang bersangkutan dan masyarakat," tuturnya.
Penyalahgunaan Wewenang
Terpisah, Kepala Ombudsman Jawa Barat, Dan Satriana merespons mengenai aksi Kepala BNN Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hasyim yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke perusahaan bus PO Budiman.
Satria menilai sikap dari Kepala BNN Tasikmalaya itu merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang.
"Kalau pelayan publik meminta THR itu jelas pelanggarannya, penyalahgunaan wewenang, apalagi ini dengan resmi (suratnya) menggunakan kop BNN, artinya itu menggunakan kekuatan dia untuk meminta kepada orang," ujar Dan Satriana, Rabu (12/4/2023), dikutip dari Tribunjabar.id.
Dan Satriana pun mengapresiasi mengenai sikap dari pihak BNN Kota Tasikmalaya yang mau mengakui dan minta maaf terhadap surat permintaan THR tersebut.
"Kita mengapresiasi ada koreksi cepat dari BNN Kota Tasikmalaya, itu salah satu bentuk koreksi internal yang menurut saya harus kita hargai."
"Apa yang dilakukan BNN Kota Tasikmalaya dengan meminta maaf itu sudah tepat, karena meminta THR atau apapun dari pihak lain bagi pelayan publik itu bisa jadi persoalan," ungkapnya.
Dan Satria juga meminta kepada penyelenggara pelayanan publik agar memberikan contoh dengan tidak memberikan THR terhadap orang yang nantinya bisa menjadikan suatu konflik kepentingan.
"Karena setiap uang yang dikeluarkan itu harus jelas pertanggungjawabannya. Pelayan publik juga harus menjadi contoh dengan tidak memberikan THR kepada orang-orang yang berpotensi konflik kepentingan," pungkasnya.
Masyarakat pun diminta untuk melaporkan ke Ombudsman jika ada kejadian serupa.
"Masyarakat yang melihat adanya mal administrasi tersebut tentu bisa melaporkan ke ombudsman, setelah melaporkan ke atasan atau internal mereka," terangnya.
Untuk informasi, Ombudsman merupakan suatu lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah.
Sementara, Kepala BNN Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hasyim mengakui adanya surat permintaan THR ke pihak perusahaan bus PO Budiman.
Namun, kata Iwan, surat tersebut sudah dicabut oleh pihaknya.
"Itu mungkin suatu kesalahan dari kami. Saya pimpinannya, hal itu tidak boleh terjadi."
"Saya berpikir sebenarnya hanya untuk anggota saja, tapi surat itu sudah dicabut," kata Iwan, dikutip dari TribunJabar.
Ia pun menjelaskan alasan terkait pengiriman surat permintaan THR tersebut untuk memberi bantuan dana Lebaran tambahan untuk anggotanya.
Dirinya pun mengakui atas kesalahan yang diperbuatnya.
"Tujuannya untuk memberi tambahan buat anggota dalam bentuk barang sembako."
"Mohon maaf, ini salah dan kesalahan saya. Untuk dimaklumi, saya tidak menyadari jadi seperti ini," ujar Iwan.
Sumber: Tribun Jakarta/Tribun Jabar
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.