Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengaku dirinya sosok menjadi fasilitator penghubung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk membentuk koalisi besar.

Hary Tanoe mengatakan pekerjaan tersebut tidak dilakukan seorang diri.

Dia bilang, ada sosok lain yang turut membantu untuk mempersatukan KIB dan KKIR untuk menjadi koalisi besar.

"Jadi saya bisa menjadi salah satu fasilitator. Tentunya untuk mempersatukan dua koalisi yang menjadi koalisi besar. Tapi tentunya ada yang lain ya," ujar Hary Tanoe di Kantor DPP Perindo, Jakarta, Jumat (14/4/2023).

Bukan tanpa sebab, kata Hary, dirinya memang mengenal terhadap sosok petinggi partai politik.

Baca juga: Pengamat: Peluang Pembentukan Koalisi Besar Masih Jauh dari Pasti

Termasuk, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Tapi yang jelas saya dengan Pak Prabowo sangat dekat, dengan Pak Airlangga juga sangat dekat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengakui jika rencana koalisi besar meminta nasehat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Koalisi besar disebut-sebut akan menggabungkan seluruh partai politik (parpol) pendukung Pemerintahan Jokowi, terkecuali NasDem.

Baca juga: Prabowo akan Bertemu Megawati dalam Waktu Dekat Bahas Wacana Koalisi Besar di Pilpres 2024

"Proses untuk komunikasi antar parpol ya kita undang presiden karena seluruh parpol pendukung pemerintah kan masuk di dalamnya. Ya kita minta nasehat Pak Presiden," kata Viva di kantor DPP PAN, Kalibata, Pancoran, Kamis (13/4/2023).

Viva meyakini Presiden Jokowi menghargai independensi setiap parpol yang akan bergabung di koalisi besar.

"Presiden itu menghormati setiap independensi partai politik, dan setiap partai politik memiliki mekanisme internal," ujarnya.

Menurutnya, pihaknya mengundang Jokowi dalam silahturahmi beberapa waktu lalu guna mendengarkan cita-cita parpol pendukung Kabinet Indonesia Maju.

"Tidak ada arahan dari Pak Presiden. Pak presiden itu kita undang mendengarkan apa pikiran dan apa yang menjadi cita-cita dari masing-masing partai politik pendukung pemerintah," ungkapnya.