Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Respons PDIP setelah Ditolak Masuk Koalisi Besar oleh Golkar karena Disebut Memperumit Situasi

PDIP menjawab pernyataan Waketum Golkar Nurdin Halid yang menolak PDIP masuk koalisi besar. PDIP disebut ngotot ingin kadernya jadi capres

Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Respons PDIP setelah Ditolak Masuk Koalisi Besar oleh Golkar karena Disebut Memperumit Situasi
Jaka/Man (dpr.go.id)
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat membacakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Pupuk Indonesia Holding Company yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2020). 

TRIBUNNEWS.COM - Politikus PDIP, Aria Bima memberi respons saat partainya disebut memperumit situasi jika bergabung dengan koalisi besar.

Bahkan ia mengaku geram jika partainya disebut ngotot mengajukan kader dari tokoh internal partai.

Ini berawal dari pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid yang menolak PDI-Perjuangan masuk di koalisi besar.

Penolakan tersebut didasari karena PDIP tentu akan kukuh mengusung Calon Presiden (Capres) dari kadernya sendiri.

Apalagi PDIP, kata Nurdin, sebenarnya sudah mampu mengusung Capresnya sendiri.

Jika PDIP bergabung dengan koalisi besar, menurut Nurdin, maka yang terjadi akan timbul kerumitan.

Baca juga: Zulkifli Hasan Bantah PAN Dukung Prabowo sebagai Capres di Koalisi Besar

"PDIP tentu pasti berjuang untuk kadernya sendiri dan apalagi cukup tinggikan (elektabilitasnya), artinya bersainglah tiga tokoh itu."

Berita Rekomendasi

"Tapi kalau ini bergabung, ini akan menambah kerumitan, sementara PDIP bisa mencalonkan sendiri," kata Nurdin dikutip dari Kompas Tv.

Menurut Nurdin, akan lebih baik jika PDIP berani mencalonkan kadernya sendiri.

Barulah jika PDIP menang, nanti bisa gabung di pemerintahan.

"Jadi kalau pendapat saya PDIP mencalonkan sendiri saja, nanti setelah Pilpres selesai, misalnya PDIP menang gitu, barulah (bergabung) di pemerintahan," ujar Nurdin.

Respons PDIP

Menanggapi pernyataan Nurdin, Politikus PDIP Aria Bima mengaku geram karena partainya disebut ngotot mengajukan kader dari tokoh internal partai.

Bahkan, partai berlambang banteng itu menantang koalisi besar segera deklarasi tanpa PDIP.

Dijelaskan Aria Bima, sejatinya PDIP bisa saja mengusung capres-cawapres sendiri tanpa berkoalisi.

"Saya tidak ngerti, PDI ini 20 persen thresholdnya lolos. Bukan ngotot mengotot, kita ini bisa nyalonkan."

"Jadi saya menghargai untuk koalisi besar mau nyalonkan segera saja nyalonkan, deklarasi, jangan banyak ngomong," ujar Aria Bima, Kamis (13/4/2023).

Aria bima menegaskan bahwa kerja sama koalisi itu bersifat dinamis.

"Apakah koalisi besar akan berujung pada deklarasi bareng-bareng? Dinamis ya kan. Capresnya apakah Prabowo, Wapresnya Pak Airlangga, apa Muhaimin, apa Erick Thohir, kan dinamis," jelas Aria.

Baca juga: PAN Tak Masalah PDIP Ingin Jatah Capres Bila Gabung Koalisi Besar

Gagasan Koalisi Besar dari PDIP

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengklaim wacana koalisi besar sebenarnya merupakan gagasan partainya.

Hanya saja penyebutannya yang berbeda, bukan koalisi melainkan kerja sama politik.

Menurut Said, sejatinya ketika dulu Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan silahturahmi ke pimpinan partai politik (parpol) adalah untuk membangun kerja sama politik.

Hanya saja, dia menyebut koalisi besar tidak dikenal dalam sistem presidensil yang dipakai Indonesia.

"Kalau bahasanya kawan-kawan koalisi besar. Saya hindari kata itu karena diksi itu tidak ditemukan dalam sistem presidensil," kata Said, Selasa (11/4/2023).

Said menegaskan penamaan yang tepat adalah kerja sama politik besar atau kerja sama akbar parpol.

"Seharusnya yang pas kerja sama politik besar, kerja sama akbar parpol. Dan itu memang gagasan awal dari kami oleh PDIP."

"Sesungguhnya kan yang memulai kan PDIP cuma kemudian masih berjalan satu-satu kan begitu," ujar Said.

Namun kini, gagasan tersebut digunakan untuk menyatukan dua koalisi menjadi koalisi besar, yakni menggabungkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fersianus Waku/Igman Ibrahim)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas