Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengimbau, kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk memfasilitasi ibadah salat IdulFitri bagi warga Muhammadiyah.

Imbauan itu dilayangkan Menag Yaqut menyusul adanya polemik pelarangan ibadah salat Idulfitri oleh Wali Kota Sukabumi dan Pekalongan.

Baca juga: Mahfud Minta Pemda Izinkan Lapangan Dipakai Salat Id Meski Beda Hari Lebaran

Sebagai informasi, umat muslim Muhammadiyah bakal merayakan Idulfitri pada Jumat 21 April 2023 besok, sementara pemerintah melalui Kemenag belum memastikan kapan penetapan 1 Syawal.

"Kita minta kepada pemerintah daerah seluruh pemerintah daerah agar jika ada saudara-saudara Muhammadiyah yang besok hari Jumat ingin menyelenggarakan salat IdulFitri agar memberikan fasilitas," kata Yaqut kepada awak media di Kantor Kemenag RI, Selasa (18/4/2023).

Baca juga: Sekum PP Muhammadiyah: Penolakan Izin Penggunaan Lapangan untuk Salat Idul Fitri Inkonstitusional

Kata dia, sejatinya pemerintah daerah tidak harus menghambat izin para warga Muhammadiyah yang hendak menggunakan lahan untuk salat id.

Sebab kata Menag Yaqut, perbedaan yang selama ini ada di Indonesia merupakan Rahmat yang seharusnya disyukuri oleh umat muslim.

"Tidak perlu ada yang dihambat-hambat tidak perlu ada yang dilarang," kata dia.

Meski demikian, sejatinya kata Yaqut, penetapan 1 Syawal bagi umat muslim itu sama. Hanya saja, terkadang, hari dari ketetapan 1 Syawalnya yang berbeda.

"Pada hakikatnya sebenarnya sama saja, lebarannya itu ya sama sama 1 Syawal, itu cuma beda harinya saja orang sama-sama 1 Syawal," tutur dia.