"Peningkatan status operasi di Papua menjadi operasi tempur justru kontraproduktif dengan pernyataan Laksamana Yudi Margono, setelah resmi dilantik sebagai Panglima TNI, untuk menggunakan pendekatan yang lebih humanis di Papua," kata Ismail, Rabu (19/4/2023).

Menurut Ismail, operasi tempur tidak relevan dalam upaya resolusi konflik di Papua.

Baca juga: Panglima TNI: KKB Gunakan Anak-anak dan Ibu-ibu Saat Menyerang Anggota TNI

Ismail menilai langkah ini bisa menutup ruang dialog dan pendekatan humanis lainnya. 

Langkah ini justru juga dinilai serta memperkuat ekosistem kekerasan di Papua. 

"Peningkatan status operasi ini semakin memperkuat ekosistem konflik dan kekerasan, yang akan menjadi bahaya saat ini dan masa mendatang," kata dia

Ismail pun mendesak Yudo membatalkan peningkatan status siaga tempur ini. 

"SETARA Institute mendorong penggunaan pendekatan keamanan manusia sebagai basis alternatif penyelesaian konflik."

"Melalui pendekatan ini, rasa aman masyarakat di Papua menjadi prioritas utama dalam penanganan konflik," ujarnya

Status Operasi Dinaikkan Jadi Siaga Tempur

Yudo mengambil langkah tegas dengan meningkatkan status operasi menjadi siaga tempur setelah satu prajuritnya kembali tewas akibat serangan KKB di Papua. 

Yudo menyebut, dalam upaya penyelamatan pilot Susi Air pihaknya melaksanakan operasi penegakan hukum dengan pendekatan halus atau soft approach.

Namun, melihat situasi ini dirinya pun memutuskan untuk mengubah operasi itu menjadi siaga tempur.

"Kita tetap melaksanakan operasi penegakan hukum dengan soft approach tetap kita mendahulukan itu, dari awal saya sampaikan itu." 

"Tapi tentunya dengan kondisi yang seperti ini, khususnya di daerah tertentu, kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” kata Yudo, Selasa (18/4/2024) dikutip dari youTube Puspen TNI.