Pemerintah Didesak Batalkan Status Siaga Tempur Darat di Papua, Dinilai Bahaya
Pemerintah didesak untuk segera membatalkan status siaga tempur darat di Nduga, Papua Pegunungan.
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Daryono
Meski dilakukan peningkatan operasi militer, pendekatan soft approach dan humanis yang diwujudkan dalam operasi teritorial dan komunikasi sosial di Papua terus berlanjut.
"Selama ini kan kita operasi teritorial, komunikasi sosial tetap dilaksanakan, tapi kalau menghadapi seperti ini kita harus melaksanakan siaga tempur," tegasnya.
Siaga Tempur Khusus Daerah Rawan
Yudo menegaskan, status operasi siaga tempur tersebut tidak akan dilakukan di seluruh wilayah Papua.
Status itu, kata Yudo, hanya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Selain tingkat kerawanan tinggi salah satu yang menjadi indikator Operasi Siaga Tempur adalah wilayah yang tidak berpenduduk.
Wilayah tidak berpenduduk yang dimaksud Yudo adalah wilayah yang tidak memiliki perangkat pemerintahan.
"Tidak semua di Papua Operasi Siaga Tempur, khususnya di daerah-daerah yang rawan seperti ini."
"Dengan adanya seperti ini kan daerah itu langsung kita lokalisir bahwa lokasi tersebut harus kita laksanakan operasi siaga tempur."
"Dan di situ tidak ada penduduknya. Penduduk yang seperti ada perangkat desa dan sebagainya itu," kata Yudo.
Indikator lainnya, kata Yudo, apabila wilayah tersebut diketahui sebagai markas Kelompok Separatis Teroris (KST).
"Dan kalau tempatnya sudah diketahui itu adalah markasnya KST ya kita laksanakan operasi siaga tempur," ujar Yudo.
Ia mengatakan, akan melakukan pemetaan kembali wilayah operasi mana saja yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Siaga Tempur.
Namun, ia memastikan wilayah operasi di Mugi-Mam, Nduga, tempat di mana terjadi baku tembak kemarin statusnya ditingkatkan menjadi siaga tempur.
"Tentunya yang sekarang ini komplek Mugi ini yang jelas seperti itu. Nanti kita akan petakan lagi daerah mana saja," kata Yudo.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Reza Deni) (TribunPapua.com/Paul Manahara)