Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menegaskan bahwa partainya sudah memiliki calon yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kominfo, Nurul Arifin mengatakan, penentuan capres harus dilakukan melalui mekanisme internal partai, dan Golkar sudah menetapkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres yang akan diusung pada Pilpres 2024.

“Tidak benar KIB akan bergabung bersama PPP dalam mendukung capresnya. Silakan saja berharap, tapi kami dari Golkar sudah jelas dengan positioning kami, yaitu Pak Airlangga Hartarto sebagai Capres,” kata Nurul, Senin (1/5/2023).

Peryataan itu disampaikan Nurul merespons peryataan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy alias Rommy yang optimistis KIB bakal mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres).

Menurut Nurul, keputusan Golkar sudah final.

Ia menegaskan bahwa partainya akan fokus mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres pada Pilpres 2024.

“Seharusnya sikap saling menghargai itu dijaga. Berpolitik butuh konsistensi dan komitmen,” tambah Nurul.

Baca juga: Airlangga Hartarto Jadi Cawapres Anies Usai Golkar dan Demokrat Bertemu? PKS: Sangat Mungkin Terjadi

Saat ini pun Golkar masih tetap fokus menyosialisasikan Airlangga Hartarto sebagai capres kepada masyarakat, lewat berbagai media.

Meski Golkar menolak ajakan PPP, namun Nurul menegaskan bahwa partainya tetap terbuka untuk bekerja sama dengan partai lain dalam rangka memenangkan Pilpres 2024.

"Kami tetap terbuka untuk bekerja sama dengan partai lain dalam rangka memenangkan Pilpres 2024. Namun, penentuan capres harus melalui mekanisme internal partai atau koalisi yang dilakukan secara terbuka," ujar Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI tersebut.

Setiap partai politik memiliki hak untuk menentukan pilihan dan strategi politiknya sendiri.

Terlepas dari ajakan yang dilontarkan oleh PPP, Golkar memiliki hak untuk memilih dan mendukung calon presiden yang dianggap paling tepat bagi partainya.

Penolakan Golkar terhadap ajakan PPP, menurut Nurul, harus dipandang sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar dalam sebuah demokrasi.