TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai kinerja dari Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim belum memuaskan.

Ketua DPP PSI, Furqan AMC menilai kendati ada sejumlah terobosan yang dilakukan Mendikbudristek, pada kenyataannya permasalahan terkait pendidikan masih banyak di lapangan.

Oleh sebab itu, PSI menggelar aksi Simpatik dan Edukatif menyuarakan Revolusi Pendidikan Nasional di depan kantor Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta, Selasa (2/3/2023) bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional.

"Kalau ditanya apakah sudah memuaskan (kinerja Nadiem)? Belum. Kalau diukur dari harapan dan tuntutan masih jauh panggangan dari api," kata Furqan.

Menurutnya persoalan pendidikan adalah persoalan masif, terstruktur dan persoalan yang luas, sehingga tidak bisa mengandalkan kerja satu orang menteri. 

Furqan mengatakan Mendikbud harus menjadikan semua jajarannya, dari pusat sampai daerah, digerakkan dan diberdayakan sepenuhnya untuk memperbaiki pendidikan nasional.

"Buktinya jumlah sekolah rusak masih 50 persen lebih. Jumlah SMP timpang dibandingkan SD, hanya sepertiga dari jumlah SD. Kondisi perundungan, kekerasan seksual, kemudian intoleransi masih terjadi. Jadi itu yang harus dibenahi," kata Furqan.

PSI juga menyoroti masalah laporan masyarakat adanya ijazah yang ditahan pihak sekolah.

Furqan mengatakan pihaknya pernah mengambil sampel di 2 Kelurahan di Bandung dimana ada 67 anak yang ijazahnya ditahan.

Setelah menggali informasi, pihaknya menemukan satu angkatan di tahun 2020, ada sekira 50 ribu anak yang belum menerima ijazah.

"Berarti satu provinsi saja bisa puluhan ribu, kalau dikalikan di semua provinsi ada berapa? Itu hanya satu angkatan, belum angkatan lainnya," katanya.

Kebanyakan anak yang tertahan ijazahnya karena menunggak pembayaran dan kebanyakan adalah masyarakat di kelas bawah.

Padahal biaya sekolah digratiskan.

"Ini tidak bisa dibiarkan, ini harus diadvokasi. Ini pernah advokasi, Alhamdulillah dalam satu bulan 13.000 ijazah di proses," ujarnya.

Baca juga: Pakai Seragam Sekolah, Belasan Kader PSI Demo di Kemendikbudristek Tuntut Revolusi Pendidikan

"Konstitusinya mewajibkan dijamin oleh negara, artinya gratis. Tapi pada kenyataannya mereka tidak bisa menerima ijazah karena tunggakan. Itu bukti, kenapa harus ada tunggakan, padahal seharusnya dijamin. Nah ini yang sering kita dengar masih banyak pungutan-pungutan," ujarnya.

PSI berharap Mendikbud, berserta jajarannya dan juga pemerintah daerah melihat permasalahan ini dan menyelesaikannya secara orkestrasi.

"Mas menteri harus mengorkestrasi semua sumber daya untuk menyelesaikan persoalan pendidikan. Seharusnya bisa berbuat lebih banyak," ujarnya.