Pengakuan Karyawati Pabrik Cikarang Korban Ajakan 'Staycation', Diancam hingga Nomor Diblokir
AD (23) seorang karyawati di sebuah pabrik di Cikarang mengaku kerap diajak staycation oleh atasannya dengan iming-iming perpanjang kontrak.
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Pravitri Retno W
"Disitu dia langsung marah dan saya diblokir, padahal kan saya juga masih kerja di situ," katanya.
Baca juga: Buruh Wanita Cikarang Dipaksa Staycation Bareng Atasan, Kemkumham Sebut Ada Pelanggaran HAM
Sebelumnya, isu dugaan pelecehan terhadap karyawati di Cikarang itu beredar viral di media sosial melalui akun twitter @Miduk17.
"Banyak yang up soal perpanjangan kontrak di perusahaan area Cik*rang.
Ada oknum atasan perusahaan yang mensyaratkan harus STAYCATION bersama karyawati agar mendapatkan perpanjangan kontrak.
Yang mengerikan, ini ternyata sudah RAHASIA UMUM perusahaan dan hampir semua karyawan tahu," cuit @Miduk17, dikutip Sabtu (6/5/2023).
Kemenkumham: Ada Pelanggaran HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan terkait syarat staycation.
"Jika benar isu viral di Cikarang tersebut terjadi, maka ini bukan semata pelanggaran hukum, tetapi juga permasalahan HAM," kata Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Dhahana Putra, Sabtu (6/5/2023).
Persyaratan staycation bareng untuk perpanjang kontrak itu dinilai Dhahana sebagai modus keji pelecehan seksual.
Padahal, semestinya tempat kerja memberikan ruang aman bagi para pekerjanya, termasuk perempuan.
"Pelecehan seksual yang dilakukan oknum di perusahaan semacam itu dinilai benar-benar mencederai hak asasi para pekerja perempuan," katanya.
Dhahana mengatakan, pelaku bisa diancam Pasal 12 dan 13 UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
"Karena itu, kami mengecam modus pelecehan seksual semacam ini karena jelas bertentangan dengan nilai-nilai HAM."
Kini Dirjen HAM, tutur Dhahana, tengah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk menyelesaikan dan mengusut kasus tersebut.
"Kami sudah minta Pak Direktur Yankomas agar segera berkoordinasi baik dengan KemenPPPA, Kemenaker maupun Disnaker provinsi Jabar dan kabupaten bekasi untuk menelusuri kabar viral dugaan adanya modus pelecehan seksual yang merendahkan harkat dan martabat para pekerja perempuan," ujar Dhahana.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Ashri Fadilla)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.