TRIBUNNEWS.COM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law menjadi perbincangan hangat di akhir-akhir ini.

Apalagi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Tenaga Kesehatan (Nakes) di beberapa wilayah Indonesia mengadakan demo menolak RUU Kesehatan Omnibus Law, pada Senin (8/5/2023) hari ini.

Hal itu membuat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) angkat bicara dengan mengimbau aksi demo ini tidak mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas, khususnya pasien.

Kemenkes melalui Juru Bicaranya, dr Mohammad Syahril, mengatakan agar semua dokter dan nakes tidak meninggalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Layanan untuk pasien harus diprioritaskan. Saya mengimbau kepada teman sejawat untuk mengingat sumpah kita, yakni saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan, dan saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien,” kata dr Syahril, Sabtu (7/5/2023), dikutip dari TribunAmbon.com.

Syahril menambahkan bahwa dokter dan nakes yang bertugas tidak dapat meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa alasan yang sah, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lain yang berlaku pada masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.

Baca juga: Apa Isi RUU Kesehatan? Berikut Link Download Draftnya

“Janganlah memprovokasi seolah ada potensi kriminalisasi pada RUU Kesehatan. Justru, RUU Kesehatan menambah perlindungan baru kepada tenaga medis dan kesehatan dari berbagai upaya kriminalisasi. RUU ini dibuat untuk melindungi, kok malah didemo,” tambahnya.

Adapun perlindungan ekstra bagi tenaga kesehatan dan masyarakat Saat ini, RUU Kesehatan sedang dalam tahap pembahasan antara pemerintah dan DPR.

“Pasal-pasal RUU Kesehatan memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Jika ada sengketa hukum, mereka tidak langsung berurusan dengan aparat penegak hukum sebelum ada penyelesaian di luar pengadilan, termasuk melalui sidang etik dan disiplin,” imbuhnya.

Sebagai informasi, ada beberapa demo dari dokter dan nakes dibeberapa wilayah di Indonesia.

IDI dan Nakes Banyuwangi serta Madura Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banyuwangi menolak pada RUU Keshatan, dan memnita agar pembahasan dihentikan.

RUU tersebut sebagai syarat dengan liberalisasi dan kapatalisasi kesehatan.

Baca juga: Demo Tolak RUU Kesehatan di Kemenkes, Tenaga Kesehatan Memaksa Bertemu Menkes

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua IDI Banyuwangi, dr Rezekiyanti dalam konferensi pers di Kantor IDI Banyuwangi saat digelar bersamaan dengan aksi demonstrasi para dokter ISI se-Indonesia di Jakarta.