TRIBUNNEWS.COM - Menyikapi meningkatnya kembali kasus Covid-19 di tanah air yang diduga akibat penyebaran virus korona subvarian baru, XBB 1.15 atau Kraken dan XBB.1.16 atau Arcturus, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyebutkan dalam keterangan tertulisnya bahwa kondisi kenormalan baru pasca-pandemi harus benar-benar dipahami masyarakat untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19 akibat merebaknya varian baru.

"Tren peningkatan kasus Covid-19 akibat paparan varian baru harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait kondisi kenormalan baru pasca-pandemi," ungkap Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya pada Senin (8/5/2023).

Catatan Kementerian Kesehatan, sejak merebaknya subvarian baru virus korona di awal 2023, Indonesia mencatat 1.295 kasus baru Covid-19 per Minggu (7/5). Seiring itu terdapat kasus sembuh sebanyak 1.259 dan 20 pasien Covid-19 meninggal dunia.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi itu para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus benar-benar mempersiapkan masa transisi dari pandemi ke endemi dengan baik, melalui sejumlah pemahaman terkait kenormalan baru yang akan dijalani masyarakat.

Apalagi, pada Jumat (5/5/2023), melalui siaran persnya Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah mencabut status darurat COVID-19. Diketahui, COVID-19 telah menewaskan lebih dari 6,9 juta orang di berbagai negara.

Kenormalan baru pasca-pandemi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, harus disikapi para pemangku kepentingan dan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Penyikapan tersebut, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, bisa dalam bentuk penguatan surveilans kesehatan di masyarakat, dan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan, serta mempersiapkan kebijakan kesehatan lainnya.

Lebih lanjut, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, masyarakat juga dihimbau agar tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan.

Selain itu, tegas Rerie, upaya vaksinasi juga terus dijalankan terutama untuk meningkatkan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang paling berisiko.

Pemahaman terkait kondisi kenormalan baru tersebut, tambahnya, harus dipastikan menjadi pemahaman bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam upaya mengantisipasi potensi melonjaknya jumlah kasus Covid-19 di masa datang. (*)