Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan upaya pendekatan dialog untuk menyelesaikan konflik di Myanmar, didukung negara-negara ASEAN.

Hal itu disampaikan Menlu dalam konferensi pers terkait selesainya KTT ASEAN di Labuan Bajo, NTT, Kamis (11/5/2023).

“Selama diskusi anggota ASEAN mendukung pendekatan Indonesia sebagai ketua dalam melakukan engagement iklusif dengan semua stakeholder,” katanya.

Menlu mengatakan ASEAN tetap mendorong implementasi lima konsensus untuk menyelesaikan konflik Myanmar.

Meskipun upaya tersebut tidak ada progres signifikan, bukan berarti ASEAN menyerah terhadap upaya yang dilakukan.

“Banyak yang bilang kurang progres dalam implementasi lima poin konsensus, kurangya progres lima poin konsensus, tidak berarti ASEAN telah menyerah, khususnya menyerah dalam prinsip ASEAN Charter,” katanya.

Baca juga: Di Labuan Bajo, Para Pemimpin ASEAN Kecam Kekerasan Myanmar dan Bahas Persaingan AS dan China

Prinsip ASEAN Charter tersebut yakni ketaatan pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang mengacu konstitusi.

Retno menegaskan komitmen ASEAN untuk membantu masyarakat Myanmar.

“Melalui mengirimkan bantuan kemanusaian dan dengan mengadopsi prinsip no one left behind,” pungkasnya.

Implementasi 5 konsensus terkait konflik Myanmar telah disepakati 10 negara ASEAN, termasuk Myanmar, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2021 lalu.

Baca juga: Jokowi: Tidak Boleh Ada Pihak yang Manfaatkan Konflik di Myanmar

Lima konsensus tersebut yakni:

Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kedua, segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.

Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.

Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.