TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) yang dipimpin Wilianto Tanta di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat pada Senin (15/5/2023).

Pertemuan ke Kemhan itu digelar setelah Hary Tanoe dan PSMTI bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden pada pagi harinya.

Dalam pertemuan itu Prabowo Subianto, Hary Tanoe serta PSMTI berdiskusi mengenai bagaimana menghasilkan kebijakan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh rakyat. 

Prabowo mengajak semua pihak untuk dapat menjaga kerukunan dan stabilitas negara agar pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada seluruh elemen masyarakat.

"Siapapun yang berkuasa mari kita berkompromi. Jangan zero sum game. Kita bisa hidup dengan baik, tenang, dan rukun. Saya kira itu kuncinya. Ini juga hasil dari kajian-kajian strategis. Semua negara yang bisa take-off adalah karena kekompakan," kata Prabowo Subianto dalam keterangan tertulis dikutip pada Selasa (16/5/2023).

Terkait hal itu ia memberikan contoh pengambilan kebijakan untuk persoalan kemacetan.

“Kalau kita umpamanya di Jakarta macet, lalu mengeluh dan kita hanya marah-marah. Itu tidak menyelesaikan apapun," kata Prabowo.

"Kalau kita tidak mau macet berarti kita harus punya pemerintah daerah dan didukung pemerintah pusat yang bisa menganjurkan, melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah macet," sambung dia. 

Menurutnya, baik pemerintah daerah atau pusat perlu bersinergi untuk bisa mengeluarkan kebijakan yang dapat menjadi solusi dalam mengurangi permasalahan di masyarakat.

"Tidak bisa kita hanya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Artinya apa? Contoh ada MRT, Transjakarta, ganjil-genap. Jadi ada kebijakan itu. Siapa yang mengambil kebijakan adalah mereka yang diberi mandat politik dari rakyat," kata Prabowo.