Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mengatakan komunikasi dengan Ketua Umum Perindo Hary Tanoe sangat bagus.

Menurut Habiburokhman terkait chemistry Gerindra dan Perindo tidak perlu dipertanyakan lagi.

"Kita sangat berharap (Perindo gabung), komunikasi kita dengan Pak Hary Tanoe bagus sekali. Dan Partai Perindo banyak tokoh-tokoh di sana adalah sahabat kami. Kalau soal chemistry tidak perlu ditanyakan lagi," kata Habiburokhman di Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2023).

Habiburokhman mengklaim pihaknya tinggal menunggu finalisasi Perindo bergabung dengan Gerindra.

"Tinggal kita tunggu finalisasi lebih lanjut lagi. Kita menghargai mereka. Jadi kita belum bisa menyampaikan sebelum teman-teman Perindo mengumumkan," katanya.

Baca juga: Ketua Umum Perindo Hary Tanoe Temui Presiden Jokowi di Istana

Sebelumnya Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) yang dipimpin Wilianto Tanta di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat pada Senin (15/5/2023).

Pertemuan ke Kemhan itu digelar setelah Hary Tanoe dan PSMTI bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden pada pagi harinya.

Dalam pertemuan itu Prabowo, Hary Tanoe, serta PSMTI berdiskusi mengenai bagaimana menghasilkan kebijakan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh rakyat.

Prabowo mengajak semua pihak untuk dapat menjaga kerukunan dan stabilitas negara agar pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada seluruh elemen masyarakat.

Baca juga: Elektabilitas Terus Meningkat, Perindo Disebut Anthony Leong Berpeluang Lolos ke Senayan

"Siapapun yang berkuasa mari kita berkompromi. Jangan zero sum game. Kita bisa hidup dengan baik, tenang, dan rukun. Saya kira itu kuncinya. Ini juga hasil dari kajian-kajian strategis. Semua negara yang bisa take-off adalah karena kekompakan," kata Prabowo dalam keterangan tertulis dikutip pada Selasa (16/5/2023).

Terkait hal itu ia memberikan contoh pengambilan kebijakan untuk persoalan kemacetan.

“Kalau kita umpamanya di Jakarta macet, lalu mengeluh dan kita hanya marah-marah. Itu tidak menyelesaikan apapun," kata Prabowo.

"Kalau kita tidak mau macet berarti kita harus punya pemerintah daerah dan didukung pemerintah pusat yang bisa menganjurkan, melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah macet," sambung dia.

Menurutnya, baik pemerintah daerah atau pusat perlu bersinergi untuk bisa mengeluarkan kebijakan yang dapat menjadi solusi dalam mengurangi permasalahan di masyarakat.

"Tidak bisa kita hanya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Artinya apa? Contoh ada MRT, Transjakarta, ganjil-genap. Jadi ada kebijakan itu. Siapa yang mengambil kebijakan adalah mereka yang diberi mandat politik dari rakyat," kata Prabowo.