TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meninjau jalan rusak pada hari ini, Selasa, (16/5/2023).

Kali ini, Jokowi meninjau jalan rusak yang berada di Jambi, tepatnya di ruas jalan Kota Jambi-Sungai Gelam.

Jalan tersebut termasuk bagian Jalan Nasional yang totalnya 130 kilometer.

"130 (kilometer), ini yang kita cek tadi, tadi jalan produksi untuk nanas ke sana bener rusak," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, di Provinsi Jambi terdapat 4.600 kilometer jalan kabupaten yang rusak dari total 10 ribu kilometer jalan.

Sedangkan jalan Provinsi terdapat 1.030 kilometer dan yang rusak sebanyak 250 kilometer.

Baca juga: Penolakan Ganjar pada Timnas Israel di Pildun U-20 Dinilai Berani, Cocok Kriteria Capres Jokowi

Jokowi menambahkan, jalan nasional yang rusak di Jambi akan mulai diperbaiki pada Juli atau Agustus nanti.

Beberapa ruas jalan yang termasuk jalan daerah juga akan diambil alih perbaikannya oleh pemerintah pusat, terutama jalan yang menjadi jalur logistik sejumlah komoditas hasil produksi di Jambi.

"Yang ini, yang  tadi jalan kabupaten, yang ini jalan provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan karena kalau ndak yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali, yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali sehingga itu yang didahulukan apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan," tambahnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Basuki menyebut, meskipun jalan tersebut termasuk jalan kabupaten, namun perbaikannya akan dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Ini jalan kabupaten, kita akan perbaiki sepanjang 2 kilometer," ucap Menteri PUPR Basuki, dikutip dari laman Setkab.

Jalan tersebut, ucap Basuki, memang digunakan truk-truk pengangkut batu bara.

Jokowi mengatakan perlunya perbaikan jalan yang rusak tersebut bukan hanya di Provinsi Jambi saja.

Melainkan juga jalan jalan di daerah lainnya.

"Perlu saya sampaikan tidak hanya di provinsi jambi di provinsi-provinsi yang lain pun juga banyak yang memerlukan penanganan karena menyangkut jalan produksi dan jalan logistik," pungkasnya.

(Tribunnews.com, Widya, Taufik Ismail)