TRIBUNNEWS.COM - Isu mengenai perombakan kabinet atau reshuffle kembali berembus.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada peluang kemungkinan akan dilakukannya reshuffle.

Termasuk juga akan merombak para menteri yang berasal dari Partai NasDem.

"Ya bisa saja (rombak menteri NasDem)," kata Jokowi, Senin (15/5/2023).

Diketahui, isu tersebut mulai muncul usai Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Oktober 2022 lalu.

Kini, Menteri Komunikasi dan Informasi asal NasDem, Jhonny G Plate, dikabarkan tersangkut dugaan kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Baca juga: Relawan Jokowi yakin Presiden Segera Lakukan Reshuffle

Perombakan kabinet juga tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pada para menteri yang mendaftar sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg).

Jokowi menyebut, perombakan akan dilakukan bila kerja menteri tersebut terganggu akibat pencalegan.

"Nyaleg juga diperbolehkan, tetapi tugas juga tidak boleh ditinggalkan (tugas Menteri), nanti akan ada evaluasi, dievaluasi."

"Kalau memang dirasa itu menganggu, ganti. Biar konsentrasi ke nyalegnya," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga mengatakan reshuffle bisa saja dilakukan kepada menteri yang mendaftar sebagai Calon Presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres).

"Menteri yang nyapres juga sama. Kalau memang waktunya untuk kampanye kurang, ya lebih baik cuti."

"Saya kira yang penting jangan melanggar regulasi, jangan melanggar undang-undang, khusus yang ini tadi nanti tolong ditanya juga ke Pak Prabowo," terangnya.

Diketahui sebelumnya, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju sudah dinyatakan masuk dalam daftar caleg partai.

Diantaranya yakni Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Abdul Halim (PKB); Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah (PKB); Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor (PBB); Menkumham, Yasonna H. Laoly (PDIP); hingga Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo (Perindo).

Baca juga: Jokowi Akan Reshuffle Menteri yang Kerjanya Terganggu Karena Jadi Caleg

Menanggapi menteri dan wakil menteri yang maju caleg, Jokowi tidak mempermasalahkannya.

Ia menuturkan tidak ada aturan yang dilanggar oleh para menteri yang mendaftar sebagai Caleg.

"Yang harus kita tahu secara aturan diperbolehkan," kata Jokowi, Minggu (14/5/2023).

Yang terpenting, kata Jokowi, tugas atau kerja dari para menteri tidak terganggu oleh pencalegan.

Jika nantinya kerja menteri terganggu, tidak menutup kemungkinan akan direshuffle.

"Kalau dari saya yang penting tidak ganggu tugas keseharian, ketiga saya selalu evaluasi, kalau ganggu memang kerjanya terganggu ya ganti bisa. Gitu saja udah," ucapnya.

Pengamat Sebut Banyak Menteri Mulai Kehilangan Fokus Kinerja karena Jadi Caleg

Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, mengungkapkan saat ini banyak menteri yang mulai kehilangan fokus terhadap kinerjanya.

Menurut Pangi, terdapat sejumlah menteri yang sudah sibuk memikirkan masa depannya.

Sebagai contoh, banyak menteri Jokowi yang mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2024.

"Sebetulnya menteri di ujung ini banyak yang masih fokus dan banyak yang sudah enggak fokus," kata Pangi, saat dihubungi, Minggu (14/5/2023).

"Sibuk tentang memikirkan masa depannya, dianggap menteri yang mereka jabat sekarang adalah masa lalu mereka," tambahnya.

Pangi pun mengatakan, Presiden Jokowi perlu melakukan reshuffle atau pergantian menteri.

"Saya pikir sudah perlu lagi Jokowi melakukan reshuffle atau mengganti menteri yang mendaftar jadi caleg," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Ifan/Hasanudin Aco/Taufik Ismail/Ibriza Fasti Ifhami)