TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi pembangunan tower base transceiver station (BTS).

Sejumlah pengamat menilai penetapan tersangka Plate yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Partai NasDem sulit dipisahkan dari dinamika politik.

Terutama, setelah NasDem pisah jalan dengan partai -partai pendukung pemerintah dalam Pilpres 2024.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa penegakkan hukum dilakukan profesional.

Ia mengatakan Kejaksaan Agung akan profesional dan terbuka dalam mengungkap kasus tersebut.

“Kejaksaan Agung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional,” kata Jokowi sebelum bertolak ke Jepang,  di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jumat, (19/5/2023).

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta penegak hukum transparan dalam mengusut kasus korupsi yang membelit Menkominfo RI sekaligus Sekjen NasDem Johnny G Plate.

Herzaky mengatakan penegak hukum tidak boleh mempolitisasi kasus hukum tersebut.

Apalagi, politisasi karena NasDem memiliki pilihan politik yang berbeda dengan penguasa.

"Demokrasi dan marwah negara ditegakkan dengan proses hukum yang transparan, adil dan tidak tebang pilih. Jangan sampai proses hukum ini dipolitisasi hanya karena pilihan jalan politik yang berbeda," ujar Herzaky saat dikonfirmasi, Jumat (19/5/2023).

Namun begitu, Herzaky menuturkan pihaknya juga menghormati proses hukum yang tengah berjalan terhadap Johnny G Plate.

"Kami menghormati proses hukum yang berjalan saat ini," jelasnya.

Baca juga: Johnny G Plate Tersangka, Momen Jokowi Reshuffle hingga Hary Tanoesoedibjo Muncul di Istana

Di sisi lain, Herzaky menambahkan kasus yang membelit Johnny G Plate tak berpengaruh terhadap koalisi perubahan.

Sebaliknya, koalisi dipastikan bakal tetap solid mengusung Anies Baswedan sebagai capres.